Selain layanan dasar, Pansus LKPJ juga menyoroti pola penganggaran kegiatan di lingkungan Pemkot Samarinda.

Abdul Rohim mengatakan pihaknya merekomendasikan agar seluruh kegiatan dan nilai anggaran direview ulang, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah.

Menurutnya, setiap kegiatan perlu dihitung kembali apakah nilai anggaran yang selama ini digunakan memang sudah sesuai kebutuhan atau justru masih bisa ditekan agar lebih efisien.

“Sehingga satu kegiatan itu apakah memang anggarannya harus sebesar itu atau sebenarnya bisa lebih minimalis lagi,” kata legislator PKS ini.

Pansus juga meminta Pemkot melakukan evaluasi terhadap harga satuan berbagai kegiatan agar ditemukan standar biaya yang lebih realistis.

Dengan begitu, anggaran yang tersisa nantinya dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lainnya.

“Kalau nilainya bisa disesuaikan dengan pendekatan efisiensi dan efektivitas, maka sisa anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat,” jelasnya.

Penanganan Banjir Diminta Komprehensif

Di sektor pembangunan fisik, Pansus menilai capaian pembangunan Pemkot Samarinda secara umum menunjukkan tren positif.

Namun demikian, DPRD meminta agar pembangunan fisik ke depan lebih fokus dan terintegrasi, khususnya terkait penanganan banjir.

Abdul Rohim menegaskan, pembangunan pengendalian banjir tidak boleh dilakukan secara parsial karena berpotensi membuat proyek yang sudah selesai tidak dapat berfungsi optimal.

Ia mencontohkan pembangunan kolam retensi yang tidak akan efektif apabila outlet, drainase, maupun sambungan menuju sungai belum ikut diselesaikan.

“Kalau misalnya kolam retensinya selesai tapi outlet dan drainasenya sampai ke sungai tidak selesai, maka kolam retensi itu tidak berfungsi,” ujarnya.

Karena itu, Pansus meminta pola penganggaran pembangunan banjir ke depan benar-benar berbasis outcome atau hasil akhir yang langsung dapat dirasakan masyarakat.

Menurutnya, satu paket pekerjaan pengendalian banjir harus diselesaikan secara menyeluruh dalam satu siklus penganggaran.

“Jangan nanti kolam retensinya dikerjakan dulu, outlet-nya baru di tahun berikutnya. Akhirnya yang sudah selesai ini tidak bisa optimal,” katanya.

Dorong Program Beasiswa dan Pemetaan Kebutuhan Sekolah

Di bidang pendidikan, Pansus LKPJ juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemkot Samarinda.