Angka itu setara hampir 49,4 persen dari total APBD yang ditetapkan sebesar Rp3.183.438.870.000 atau 3,18 triliun.

"Kalau benar utang itu juga mencakup belanja pegawai, berarti kondisi fiskalnya memang cukup berat," ujarnya.

Ia menilai langkah efisiensi anggaran sebaiknya difokuskan pada tunjangan dan fasilitas pejabat, khususnya pejabat eselon atas.

“Kalau ingin melakukan efisiensi, mulailah dari tunjangan pejabat, tunjangan rumah jabatan, tunjangan operasional, dan berbagai fasilitas lainnya,” tegasnya.

Purwadi menilai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pejabat eselon atas menjadi salah satu pos yang layak dievaluasi di tengah tekanan fiskal daerah.

"Menurut saya yang perlu dievaluasi adalah berbagai tunjangan pejabat, khususnya TPP pejabat eselon atas," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, beban utang hampir Rp400 miliar membuat Pemerintah Kota Samarinda memprioritaskan pembayaran kewajiban lama dibanding memulai sejumlah pembangunan atau program baru pada APBD 2026.

Mayoritas utang tersebut berasal dari tahun anggaran 2025 dan akan dibayar secara bertahap sepanjang tahun.

Kebijakan tersebut membuat sebagian besar ruang fiskal daerah tahun ini diarahkan untuk menyelesaikan kewajiban yang belum terbayarkan kepada berbagai pihak, mulai dari kontraktor, tenaga ahli, hingga belanja pegawai.

Sekda Ungkap Nilai Utang

Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, alokasi untuk menyelesaikan utang tahun 2025 mencakup berbagai jenis belanja, termasuk belanja modal serta sejumlah belanja pegawai yang belum terbayarkan pada tahun sebelumnya.

"Belanja modal dan jenis belanja lainnya, termasuk belanja pegawai yang belum terbayar di 2025," ujar Neneng saat dikonfirmasi oleh redaksi Arusbawah.co lewat pesan WhatsApp, Jumat (5/6/2026).

Ia menjelaskan, utang yang menjadi prioritas pembayaran pada 2026 mencapai sekitar Rp400 miliar dan mayoritas merupakan kewajiban yang berasal dari tahun anggaran 2025.