Menurutnya, kelas eksekutif memang memiliki layanan dan biaya berbeda dibanding kelas reguler.
“Namanya saja eksekutif, pasti layanannya beda dan bayarnya juga beda karena ada fasilitas khusus,” ucapnya.
Dampak Pembatalan dan Evaluasi Sistem Gratispol
Dampak pembatalan itu pun cukup berat dirasakan para mahasiswa.
Salah satu mahasiswa disebut memilih akan mengundurkan diri dari kampus karena tidak sanggup melanjutkan kuliah tanpa beasiswa.
Namun, Dasmiah tegaskan keputusan mahasiswa untuk keluar atau bertahan sepenuhnya merupakan kebijakan internal kampus, bukan kewenangan Pemprov Kaltim.
“Kita tidak bisa mengubah aturan hanya karena satu atau beberapa orang,” katanya.
Meski begitu, Dasmiah mengakui sistem verifikasi masih memiliki celah dan berjanji akan melakukan perbaikan ke depan.
“Kami harus perbaiki sistem, koordinasi dan komunikasi ke depan harus lebih ketat,” demikian kata Dasmiah.
(wan)
- Ada 4 Opsi Ditawarkan ITK di Peristiwa Pembatalan Beasiswa! Totalnya 7 Mahasiswa
- APBD Kaltim 2026 Ditetapkan Rp15,15 Triliun, Rp8,16 Triliun Diplot untuk Belanja Operasional dan Layanan Warga
- Mahasiswa Unmul Teriak Soal Reklamasi, Kadis ESDM Kaltim Sebut soal Kewenangan
- Benarkah PLTA Mentarang Malinau Rendah Karbon? Simak Fakta di Balik Proyek Raksasa Digroundbreaking Jokowi
Tag




