Kata dia, jika ada peserta yang belum terdaftar ulang namun membutuhkan layanan kesehatan, kepesertaannya akan diaktifkan kembali.

“Kalau ada yang sakit, kita aktifkan lagi. Kita tanggung. Jadi tidak ada yang ditelantarkan,” ujarnya.

Bantahan Soal Kebijakan Sepihak

Terkait tudingan kebijakan dilakukan sepihak, Jaya membantah keras.

Ia mengklaim koordinasi sudah dilakukan sejak Januari 2026.

“Kami sudah rapat minimal dua kali dengan dinas Samarinda sejak Januari 2026. Jadi kalau dibilang sepihak, itu tidak benar,” tegasnya.

Ia bahkan menyindir balik respons Pemkot Samarinda.

“Selama ini kita bayar lebih dari Rp100 miliar untuk Samarinda. Harusnya dilihat sebagai gotong royong. Jangan malah menjelekkan provinsi,” katanya.

Upaya Pemerataan Antar Daerah di Kaltim

Jaya menegaskan, redistribusi ini bukan hanya soal Samarinda, melainkan upaya pemerataan ke seluruh daerah di Kalimantan Timur.

“Provinsi ini bukan hanya Samarinda. Ada 10 kabupaten kota yang harus dipikirkan. Balikpapan saja banyak menanggung sendiri warganya,” pungkasnya.

(wan)