ARUSBAWAH.CO - Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera mempercepat perjanjian kerja sama (PKS) dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota terkait penyaluran Program Beasiswa Gratispol.
Langkah tersebut dinilai menjadi solusi paling efektif untuk mencegah terulangnya penerima beasiswa ganda, sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan Tahun Anggaran 2025.
Menurut Yenni, koordinasi antarpemerintah harus diperkuat sejak awal agar data penerima beasiswa dapat diverifikasi secara bersama sebelum bantuan dicairkan.
"Kalau memang ada program beasiswa dari provinsi dan kabupaten/kota, maka datanya harus saling terhubung. Solusinya bukan saling menyalahkan, tetapi membangun sistem dan kerja sama yang jelas agar bantuan tepat sasaran," ujar Yenni.
BPK Temukan 228 Penerima Gratispol Masih Terima Beasiswa Kabupaten/Kota
Dorongan tersebut muncul setelah BPK menemukan 228 mahasiswa penerima Program Gratispol juga menerima beasiswa dari pemerintah kabupaten/kota pada periode yang sama, yakni Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026.
Total nilai bantuan yang diterima secara bersamaan mencapai Rp1.782.274.024.
Padahal, berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi, salah satu syarat penerima Program Gratispol adalah tidak sedang menerima beasiswa dari pihak mana pun, termasuk pemerintah kabupaten/kota, kecuali terdapat perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK juga mengungkapkan hingga tahun 2025 belum terdapat perjanjian kerja sama antara Pemprov Kaltim dengan pemerintah kabupaten/kota terkait penyaluran beasiswa.
Selain itu, belum pernah dilakukan pembahasan bersama untuk mengantisipasi kemungkinan adanya mahasiswa yang menerima bantuan pendidikan dari dua sumber pemerintah sekaligus.
Yenni menilai kondisi tersebut harus segera menjadi perhatian agar Program Gratispol sebagai salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat berjalan lebih efektif.
"Kalau kerja samanya sudah dibangun sejak awal, maka data penerima bisa diverifikasi bersama. Sistem akan langsung mengetahui apakah seseorang sudah menerima bantuan dari daerah lain atau belum. Ini jauh lebih efektif daripada baru diketahui setelah diaudit," katanya.
PKS dan Integrasi Data Dinilai Jadi Solusi Agar Beasiswa Tepat Sasaran
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, kerja sama formal antara Pemprov Kaltim dan sepuluh pemerintah kabupaten/kota perlu segera diwujudkan, disertai mekanisme berbagi data penerima beasiswa secara berkala.
Menurutnya, sistem verifikasi terpadu akan membantu memastikan bantuan pendidikan diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar memenuhi syarat dan belum memperoleh bantuan dari program lain.
Dengan sistem tersebut, anggaran pendidikan juga dinilai akan lebih efisien karena mampu menjangkau lebih banyak mahasiswa.
"Tujuan program ini adalah memperluas akses pendidikan. Jangan sampai ada mahasiswa yang menerima bantuan ganda, sementara mahasiswa lain yang memenuhi syarat justru belum tersentuh. Karena itu, kerja sama antarpemerintah harus segera diwujudkan," tegasnya.
Berdasarkan data BPK, penerima beasiswa ganda berasal dari enam kabupaten/kota, yakni Kota Bontang dengan nilai beasiswa Rp651,82 juta, Kabupaten Kutai Kartanegara Rp491,76 juta, Kabupaten Kutai Timur Rp282,05 juta, Kabupaten Paser Rp231,87 juta, Kabupaten Penajam Paser Utara Rp82,70 juta, serta Kabupaten Kutai Barat Rp42,07 juta.
Yenni berharap temuan BPK tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga momentum bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk segera menyusun PKS dengan seluruh 10 pemerintah kabupaten/kota di Benua Etam.
Menurutnya, langkah tersebut akan memperkuat tata kelola Program Gratispol sehingga penyaluran beasiswa ke depan lebih transparan, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat yang lebih merata bagi mahasiswa di Kalimantan Timur. (sobizz/red)
