ARUSBAWAH.CO -  Sejumlah kebijakan anggaran kontroversial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi polemik berkepanjangan.

Mulai dari pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar, rencana renovasi rumah jabatan gubernur mencapai Rp25 miliar, hingga anggaran honor tim ahli gubernur yang menembus Rp8,3 miliar per tahun.

Sejumlah kebijakan tersebut bahkan menjadi pemicu masyarakat Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa pada 21 April lalu.

Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, menyebut selama ini pembahasan anggaran di DPRD belum menyentuh level paling rinci atau yang dikenal sebagai “satuan tiga”.

Dalam keterangannya, Yenni mengungkapkan bahwa saat pembahasan di Badan Anggaran (Banggar), DPRD cenderung hanya melihat anggaran secara umum tanpa membuka rincian teknis penggunaan anggaran di level paling detail.

“Pada saat kita di DPRD, khususnya di Banggar, kita memang tidak pernah buka sampai satuan tiga," ujarnya saat berbincang dengan redaksi Arusbawah.co, Kamis (30/4/2026).

Satuan tiga anggaran adalah dokumen anggaran yang memuat deskripsi program dan rincian alokasi pagu anggaran secara teknis dan sangat detail per unit eselon I, misalnya jenis belanja, item pengeluaran, hingga siapa penerima manfaat atau pelaksana kegiatan.