Arus Publik

Yang Terucap di Diskusi Publik ‘Sipil-Militer dalam Demokrasi’: Dari Penyitaan Buku hingga Lonjakan Anggaran Pertahanan 2025

Penguatan militerisme terpantau sejak 2018

Sabtu, 29 November 2025 17:51

FOTO BERSAMA - Foto bersama di agenda diskusi publik yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan bersama SAKSI FH Unmul dan Jurnal PRISMA, Kamis (28/11/2025), di Aula Fakultas Hukum Universitas Mulawarman/ HO to Arusbawah.co

Orin menambahkan kasus korupsi Basarnas sebagai preseden buruk:

“Diskriminasi terhadap subyek hukum hingga ditariknya kasus melalui mekanisme militer berdampak serius pada pemberantasan korupsi di Indonesia.”

Imparsial: Rekonsolidasi Militerisme Mengintai

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menegaskan bahwa Indonesia kini berada di bayang-bayang militerisme

“Pemerintahan Prabowo Subianto tengah melakukan rekonsolidasi militerisme, yaitu elit politik sipil dan militer yang mendorong dominasi militer dalam ranah sipil," jelasnya. 

Ardi juga menyoroti 133 MoU TNI dengan kementerian/lembaga yang menyalahi UU TNI, serta lonjakan anggaran pertahanan 2025 sebesar Rp247,5 triliun:

“Peningkatan alokasi sektor keamanan tanpa transparansi berpotensi mempersempit ruang sipil, memperluas kewenangan aparat, dan melemahkan prinsip demokrasi konstitusional," pungkasnya. (pra)

 

Tag

MORE