ARUSBAWAH.CO - Penguatan militerisme dalam kehidupan publik menjadi sorotan utama dalam peluncuran Jurnal Prisma dan diskusi publik bertajuk “Hubungan Sipil dan Militer dalam Demokrasi: Menguatnya Militerisme dan Ancaman Kebebasan”.
Diskusi publik ini digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan bersama SAKSI FH Unmul dan Jurnal PRISMA, Kamis (28/11/2025), di Aula Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
Acara dibuka oleh Dekan FH Unmul, Dr. Rosmini, S.H., M.H., yang menegaskan pentingnya diskusi semacam ini untuk menjaga kewaspadaan publik terhadap gejala kemunduran demokrasi.
Kebebasan Sipil Terancam sejak 2018
Gina Sabrina dari Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan memaparkan penguatan militerisme yang terpantau sejak 2018, mulai dari penyitaan buku-buku komunisme, pengerahan prajurit dalam demonstrasi besar, hingga keterlibatan Pasukan Komando Operasi Khusus (Koopsus) saat pembahasan revisi UU TNI.
Gina menekankan bahwa ancaman terhadap kebebasan berpikir, berekspresi dan berpendapat telah dimulai sejak 2018.
Ia sampaikan, bahwa semua peristiwa ini menunjukkan pendekatan koersif yang dikedepankan pemerintah dalam merespon kritik publik.
Militerisasi Kampus dan Ancaman Akademik
Militer juga mulai masuk ke dunia akademik melalui MoU dengan sejumlah perguruan tinggi dan intervensi dalam diskusi mahasiswa. Gina menegaskan:
“Ketika militer semakin sering mengintervensi ruang akademik, teror ketakutan akan membuat civitas akademika mengurungkan pendapatnya bahkan melakukan self-censorship terhadap kritik di ranah akademik.”
