Rohim menekankan, jika aturan ini disempurnakan dan ditegakkan secara konsisten, potensi terjadinya bencana bisa ditekan.

Ia berharap, revisi Perda tersebut tak hanya menjadi dokumen hukum, tapi juga dijalankan secara nyata di lapangan.

Lebih lanjut, ia menyoroti dampak luas yang ditimbulkan setiap kali terjadi bencana. Selain menimbulkan kerugian materiil dan psikologis bagi masyarakat, pemerintah juga harus mengeluarkan anggaran besar untuk pemulihan.

“Kalau aturan diterapkan secara tegas, maka ke depan kita bisa menghindari beban besar akibat bencana yang bisa dicegah,” tegasnya.

Rohim memastikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan BPBD dan instansi lainnya untuk mengkaji setiap pasal dalam revisi Perda.

Tujuannya agar kebijakan yang lahir benar-benar efektif dalam memberikan perlindungan dan menciptakan sistem penanggulangan bencana yang lebih responsif. (adv)