Dampak Pemotongan DBH bagi Rakyat Kaltim

Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, menilai pemotongan DBH sebagai bentuk perampasan hak rakyat.

Ia menyoroti ketidaktransparanan data hasil tambang dan DBH.

“Sumber daya alam Kaltim menyumbang hampir Rp600 triliun per tahun, tapi yang kembali ke daerah tidak sampai 10 persen. Ini penindasan ekonomi,” ujarnya.

Buyung juga menekankan lemahnya tata kelola APBD Kaltim.

Dari total anggaran Rp13 triliun, 60 persen dialokasikan untuk belanja pegawai, sementara pemulihan lingkungan hidup hanya 0,03 persen. Infrastruktur, jalan, dan kesejahteraan masyarakat di pedalaman juga terabaikan.

Dampak terhadap Industri Media Lokal

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kaltim menambahkan, pemangkasan DBH bukan hanya soal angka, tetapi keberlangsungan hidup masyarakat dan fungsi kontrol demokrasi.