ARUSBAWAH.CO -  Gelombang penolakan terhadap pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Kalimantan Timur yang mencapai 77 persen kembali memuncak. Masyarakat menilai kebijakan pemerintah pusat merugikan daerah penghasil sumber daya alam dan siap menindaklanjuti aksi protes sebelumnya.

Ketua Umum Laskar Pemuda Adat Dayak Kaltim (LPADKT), Vendy Meru, menegaskan pihaknya akan melanjutkan gerakan rakyat.

“Kami akan lanjutkan gerakan berikutnya untuk memberikan warning kepada pusat,” tegas Vendy saat ditemui di Aula Dispora Kaltim, Sabtu (1/11/2025).

Tenda Perjuangan di Depan Kantor Gubernur

Aksi lanjutan rencananya dimulai awal pekan depan dengan mendirikan tenda perjuangan di depan kantor Gubernur Kaltim.

Tenda ini menjadi simbol komitmen warga serta ruang terbuka untuk menyampaikan aspirasi, berdiskusi tentang dampak pemangkasan DBH terhadap pembangunan lokal, dan mencari solusi keberlanjutan ekonomi di kabupaten/kota.

“Ini gerakan rakyat, bukan partai atau ormas. Semua identitas politik, suku, dan agama ditanggalkan. Ini soal harga diri daerah,” tambah Vendy.

Opsi Perlawanan: Setop Aktivitas Ponton Batu Bara

Jika pemerintah pusat tetap mengabaikan tuntutan, warga menyiapkan langkah tegas, termasuk menyetop aktivitas ponton batu bara di Sungai Mahakam.

“Simbol perlawanan sudah kami sampaikan melalui air, tanah, dan batubara kepada Gubernur. Kalau pusat tetap tuli, aktivitas ponton akan dihentikan,” tegas Vendy.