“Sampai hari ini belum saya resmikan, karena saya ingin semua clear,” tegasnya.

Dugaan Oknum dan Ancaman Sanksi

Andi Harun tidak menutup mata terhadap laporan dugaan oknum internal yang bermain dalam pengelolaan lapak. Namun ia menegaskan, setiap tudingan harus disertai bukti.

“Kalau merasa ada oknum, laporkan ke Kepolisian atau Kejaksaan. Kalau benar, saya tindak. Di Pemkot Samarinda tidak boleh ada pungli, tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada bisnis lapak,” ujarnya.

Ia menegaskan, sebagai wali kota dirinya tidak pernah merekomendasikan satu lapak pun kepada siapa pun.

“Satu lapak pun tidak pernah. Semua melalui mekanisme,” katanya.

Proses Jalan, Ketidakpuasan Tak Terhindarkan

Di akhir penjelasan, Andi Harun mengakui proses penataan ini membuka ruang ketidakpuasan.

Kesalahan bisa saja terjadi, baik karena kelalaian maupun ketidakcermatan. Karena itu, Pemkot memberikan ruang koreksi dan verifikasi ulang.

“Kalau hari ini belum puas, saya sampaikan dari awal, pasti. Tapi beri kami waktu. Kalau tidak percaya 100 persen, beri 10 persen dulu, nanti kami buktikan,” pungkasnya. (isa)