ARUSBAWAH.CO - Wahyudin, salah satu dari tiga kandidat akhir seleksi Direksi PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur (Kaltim), menyatakan sikap lapang dada usai namanya tidak dipilih oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, untuk memimpin perusahaan daerah (Perusda) plat merah tersebut.
Kursi Direktur Utama akhirnya diberikan kepada Siti Hamnah Ahsan, eks Direktur PT Bontang Migas dan Energi (BME) periode 2020 hingga 2024.
Wahyudin bersaing ketat hingga tahap akhir bersama petahana Direktur Utama PT Ketenagalistrikan, Supiansyah, dan Siti Hamnah Ahsan.
Ia telah melalui seluruh rangkaian seleksi, mulai dari seleksi administrasi, pembuatan makalah, hingga wawancara langsung dengan panitia seleksi (pansel) dan Gubernur Kaltim.
Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan gubernur, dan Wahyudin harus menerima hasil tersebut dengan lapang dada.
“Ya, sangat legowo. Artinya mungkin yang dipilih Pak Gubernur itulah yang terbaik dari hasil seleksi dan wawancara yang telah dilakukan. Mudah-mudahan yang dipilih beliau ini akan bisa memajukan BUMD yang ada, khususnya di ketenagalistrikan,” kata Wahyudin saat dihubungi melalui telepon oleh wartawan Arusbawah.co, Jumat (12/9/2025).
Rasa Iba Mendorong Wahyudin Maju Seleksi Direksi
Ia mengaku sempat terharu karena merasa iba dengan kondisi Perusda Ketenagalistrikan yang selama ini selalu merugi.
Rasa iba itulah yang memotivasinya untuk mencalonkan diri sebagai direksi.
Menurutnya, peluang bisnis di sektor ketenagalistrikan sebenarnya besar dan menjanjikan, sehingga seharusnya perusahaan daerah ini bisa meraih keuntungan.
“Saya merasa kasihan saja, karena selama ini perusahaan yang saya pimpin dan saya miliki di bidang ketenagalistrikan alhamdulillah hidup, menghidupi keluarga, bisa bantu orang lain juga. Artinya peluang untungnya besar, tapi kenapa perusda ini terus saja merugi,” ucapnya.
Punya Pengalaman Panjang di Dunia Ketenagalistrikan
Meski lebih dikenal publik sebagai Ketua Tenaga Honorer Kaltim, Wahyudin sebenarnya memiliki latar belakang panjang di bidang ketenagalistrikan.
Ia telah 15 tahun memimpin DPD Persatuan Kontraktor Listrik Nasional (Paklina) Kalimantan Timur, dan juga mengelola perusahaan swasta yang bergerak di sektor kelistrikan.
Selain itu, ia merupakan manajer wilayah Kaltim pada lembaga penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk pembangkit dan jaringan listrik.
“Setiap kali pasang listrik atau bangun pembangkit, kan harus ada SLO. Nah saya salah satu manajer wilayah di lembaga. Jadi dengan modal pengalaman ini saya beranikan diri ikut seleksi direksi BUMD,” jelasnya.
Lolos Tiga Besar, Paparkan Gagasan Besar untuk Perusda
Wahyudin berhasil melewati seleksi administrasi, seleksi makalah, hingga wawancara yang bahkan panitia seleksinya mantan Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai salah satu panelis.
Ia lolos ke tiga besar, sebelum akhirnya menjalani tahap wawancara akhir dengan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, dan Biro Ekonomi pada 20 Agustus 2025 lalu.
Dalam sesi itu, ia memaparkan berbagai program dan terobosan untuk membenahi Perusda Ketenagalistrikan.
Salah satu masalah utama yang ia soroti adalah ketidaklengkapan perizinan perusahaan, yang membuatnya sulit mengikuti tender proyek-proyek pemerintah.
“Ini sayang sekali, karena kalau bisa ikut tender pemerintah, hasilnya besar. Contohnya pemasangan PJU, pembangunan jaringan, pembangkit. Tapi karena izinnya kurang lengkap, jadi susah bersaing. Padahal BUMD lain seperti Adhi Karya bisa terus masuk ke proyek pemerintah,” ungkapnya.
Soroti Minimnya Peran Perusda di Proyek IKN dan Peluang SPKLU
Wahyudin juga menyesalkan minimnya keterlibatan Perusda Ketenagalistrikan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kini sedang gencar di Kaltim.
Menurutnya, perusahaan daerah seharusnya bisa mengambil peran dalam proyek kelistrikan di kawasan strategis nasional tersebut.
“Sementara perusahaan saya sendiri alhamdulillah dipercaya walau kecil. Saya kemarin pasang instalasi rumah jabatan menteri, dan jaringan tower BTS di beberapa titik IKN. Kenapa BUMD milik pemerintah daerah tidak bisa ikut terlibat?” katanya.
Selain itu, Wahyudin juga sempat menawarkan ide kepada Gubernur Rudy Mas’ud agar kendaraan dinas beralih ke mobil listrik, sekaligus membuka peluang usaha bagi BUMD untuk membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Ia menilai peluang usaha ini sejalan dengan tren elektrifikasi kendaraan yang sedang digencarkan pemerintah pusat.
“Kalau semua mobil dinas pakai listrik, kita bisa bangun SPKLU di tiap kantor, atau kerja sama dengan otoritas IKN untuk bangun SPKLU di sana. Income-nya lumayan,” ujarnya.
Kelistrikan untuk Pariwisata di RPJMD Kaltim
Ia juga menyoroti peluang sektor pariwisata yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kaltim.
Menurutnya, banyak destinasi wisata di wilayah terpencil tidak berkembang karena terkendala listrik.
Padahal tanpa pasokan listrik, pembangunan hotel, jalan, dan fasilitas wisata lainnya tidak bisa berjalan optimal.
“Walau jalan bagus, hotel mewah, tapi tanpa listrik ya percuma. Nah membangun jaringan listrik memang besar biayanya, tapi itu investasi penting untuk pariwisata,” pungkasnya.
(wan)
