"Kami hanya akan menyiapkan air putih saja. Jadi nanti kalau bertamu ke provinsi hanya minum air putih," demikian ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam banyak video viral di media sosial. '

"Ada daerah yang mungkin sulit membayar TPP-nya, operasional belanja pegawai besar sekali apalagi ada keharusan membayar PPPK dan sebagainya,". 

Itu omongan Gubernur Jambi Al Haris. Ia juga merupakan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). 

ARUSBAWAH.CO - Sebanyak 38 gubernur, 98 wali kota dan 416 bupati se Indonesia, dipastikan pusing berjamaah. 

Penyebabnya satu, transferan dari pusat ke daerah berkurang drastis jika dibandingkan dengan nilai transferan tahun lalu. 

Nama transferan itu adalah Transfer ke Daerah (TKD). 

Jika pada 2025, total TKD se Indonesia adalah Rp 848,52 triliun, jumlah total pada tahun itu, TKD hanya Rp 693 Triliun. 

Angka ini memang sempat naik dari rencana awal Rp 650 Triliun, tetapi tetap saja, lebih kecil dibandingkan tahun lalu. 

Jumlah kue di pusat yang berkurang, otomatis jumlah 'kue anggaran' yang dibagi ke daerah juga menyusut. 

Dampaknya ke Kalimantan 

Redaksi Arusbawah.co kemudian menghubungkan kondisi kebingungan massal se-nasional itu dengan potret kondisi di Kalimantan. 

Dampak langsung, misalnya ada pada pagu anggaran DBH yang diplot untuk diterima seluruh provinsi di Kalimantan. Penurunannya drastis. 

Bisa dilihat pada gambar di bawah ini: 

DATA PENYUSUTAN DBH - Data penyusutan DBH diolah oleh Arusbawah.co

Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang diolah oleh Tim Riset Arusbawah.co, seluruh provinsi di Kalimantan mengalami penyusutan signifikan.

Kalimantan Timur turun dari Rp6,97 triliun menjadi Rp1,62 triliun (–76,7%), sementara Kalimantan Utara menjadi yang paling terdampak dengan penurunan hingga –99,5%, dari Rp627 miliar hanya tersisa Rp3,2 miliar.

Situasi serupa juga dialami Kalimantan Tengah yang turun 79%, Kalimantan Selatan 75,8%, dan Kalimantan Barat 55,6%.

Langkah Daerah Sejauh Ini 

Setelah angka pasti dari Dirjen Perimbangan Keuangan RI keluar, langkah dilakukan beberapa gubernur di Indonesia, termasuk Kaltim, mendatangi Menteri Keuangan Purbaya. 

Ada 18 gubernur, termasuk Rudy Mas'ud (Gubernur Kaltim), Gubernur Malut (Sherly Tjoanda), Al Haris (Gubernur Jambi), hingga Muzakir Manaf (Gubernur Aceh) yang hadir dalam pertemuan. 

Semuanya kompak, menyuarakan kebingungan dengan angka pemangkasan TKD ini. 

Selang beberapa hari dari pertemuan itu, hanya satu daerah yang baru dijanjikan pusat untuk menerima kucuran daerah, yakni Kaltara dengan nilai Rp 150 Miliar untuk pembangunan jembatan.