Arus Publik

ARUS DATA

Transfer ke Daerah untuk Kaltim Terus Menyusut, Proyeksi 2027 Hanya Rp2 Triliun, Terendah dalam Tujuh Tahun

GRAFIS ARTIKEL - Turunnya Transfer ke Daerah memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan fiskal nasional, yakni apakah pemerintah pusat mulai mendorong daerah untuk lebih mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibanding bergantung pada transfer pusat/ Grafis oleh Arusbawah.co

APBD Kaltim Ikut Menyusut

Menyusutnya transfer dari pemerintah pusat juga beriringan dengan mengecilnya postur APBD Kalimantan Timur.

Berdasarkan data yang dihimpun Arusbawah.co dari DJPK Kementerian Keuangan, APBD Kaltim sempat berada di kisaran Rp14,6 triliun pada 2023, kemudian melonjak menjadi sekitar Rp20 triliun pada 2024 dan Rp20,1 triliun pada 2025.

Namun, pada 2026 APBD turun menjadi sekitar Rp14,2 triliun.

Kini, dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, nilainya kembali diproyeksikan turun menjadi Rp12,1 triliun.

Artinya, dibanding APBD 2025, kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Kaltim diperkirakan menyusut hampir Rp8 triliun hanya dalam kurun dua tahun.

Pemprov: Angka Rp12,1 Triliun Sudah Diproyeksikan Sejak RKPD

Proyeksi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, usai rapat Badan Anggaran DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.

Menurut Sri Wahyuni, angka Rp12,1 triliun bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan APBD tahun depan.

"RKPD kemarin sudah kita sampaikan Rp12,1 triliun untuk APBD 2027. Tadi kita sampaikan berapa APBD, berapa pendapatan, berapa belanja, sebaran belanja, jenis belanjanya apa saja," ujarnya.

Ia menjelaskan, dari total belanja sekitar Rp12,1 triliun, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp11,7 triliun.

Tag

MORE