ARUSBAWAH.CO -  Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Ekti Imanuel meminta publik tidak keliru memandang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai tunjangan yang hanya dinikmati pejabat eselon.

Menurut dia, mayoritas penerima TPP justru berasal dari kalangan guru, tenaga medis, dan perawat.

Karena itu, kebijakan tersebut dipastikan tetap dipertahankan di tengah langkah efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Ekti saat muncul berbagai pembahasan mengenai penghematan belanja daerah, termasuk wacana penerapan sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) selama tiga hari dalam sepekan.

Ia menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kesejahteraan ASN yang bekerja di sektor pelayanan publik.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim memiliki komitmen yang sama untuk mempertahankan TPP.

"TPP ini masih tetap kami pertahankan. Penerimanya bukan hanya pejabat, tetapi juga guru, tenaga medis, hingga perawat yang selama ini turut memperoleh tambahan penghasilan tersebut," ujar Ekti, Jumat (26/6/2026).

Ekti Imanuel: Guru dan Perawat Paling Bergantung pada TPP

Menurut Ekti, anggapan bahwa TPP hanya dinikmati pejabat eselon I dan eselon II tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Justru kelompok ASN yang paling bergantung pada tambahan penghasilan itu adalah guru, tenaga kesehatan, dan perawat.

"Kalau TPP sampai dihilangkan, yang paling merasakan dampaknya bukan pejabat tinggi, tetapi guru dan perawat. Mereka yang akan paling dirugikan karena tambahan penghasilan tersebut sangat membantu menunjang kesejahteraan mereka," katanya.

Ia menilai, jika TPP dipangkas untuk pejabat tinggi, dampaknya mungkin tidak terlalu besar terhadap kondisi ekonomi mereka.

Namun bagi guru dan tenaga kesehatan, TPP menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Orang sekarang kadang bilang TPP dihilangkan saja. Padahal eselon II dan eselon I itu cuma berapa orang. Yang kasihan justru guru dan perawat. Seolah-olah TPP ini hanya milik pejabat, padahal bukan begitu kenyataannya," ujarnya.

Karena itu, Ekti meminta pemerintah melihat persoalan ini secara utuh.

Menurut dia, kebijakan efisiensi harus mempertimbangkan siapa yang benar-benar akan menerima dampaknya, bukan sekadar memangkas anggaran tanpa melihat kelompok ASN yang paling membutuhkan.

Ia mengatakan Gubernur Kaltim juga memiliki pandangan yang sama.

TPP, kata dia, tidak masuk dalam daftar anggaran yang ingin dikurangi selama kebijakan efisiensi berlangsung.

"DPRD bersama pemerintah provinsi masih mempertahankan TPP. Pak Gubernur juga menginginkan agar TPP tidak terkena dampak kebijakan efisiensi anggaran," ucapnya.

Kekurangan 3.500 Guru dan Infrastruktur Tetap Jadi Prioritas

Selain menyinggung TPP, Ekti juga menyoroti persoalan kekurangan guru di Kaltim yang hingga kini diperkirakan masih mencapai sekitar 3.500 orang, termasuk untuk penempatan di wilayah pedalaman seperti Kubar dan Mahulu.

Menurut dia, persoalan tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pembangunan Infrastruktur Tetap Berjalan Meski Ada Efisiensi Anggaran

Ekti juga memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan menghentikan pembangunan di Kaltim.

Menurut dia, proyek-proyek strategis, terutama pembangunan infrastruktur jalan, tetap berjalan meski pemerintah melakukan penyesuaian anggaran.

Ia menjelaskan, penghematan lebih difokuskan pada belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti perjalanan dinas dan belanja makan-minum.

"Pembangunan tetap berjalan. Infrastruktur juga tetap menjadi prioritas meskipun ada penyesuaian maupun pengurangan anggaran," tegasnya.

(sobizz/wan)