ARUSBAWAH.CO -  Ketidakhadiran seluruh perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim pada Senin pagi, 22 Juni 2026, memunculkan dugaan bahwa agenda tersebut sengaja dilewati.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni membantah kabar itu dan menyebut keterlambatan terjadi karena rapat internal pemerintah belum selesai.

Dugaan itu mencuat setelah tidak satu pun pejabat Pemprov Kaltim terlihat di ruang sidang utama DPRD hingga lebih dari dua jam sejak rapat dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WITA.

Padahal, Paripurna ke-15 DPRD Kaltim itu mengagendakan penyampaian tanggapan dan jawaban Gubernur Kaltim atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kaltim Tahun Anggaran 2025.

Namun sampai sekitar pukul 12.00 WITA, kursi yang disiapkan untuk jajaran eksekutif masih kosong.

Rapat pun akhirnya ditunda.

Sri Wahyuni Bantah Ada Arahan Pemprov Kaltim Sengaja Skip Paripurna DPRD

Usai rapat paripurna ditunda beredar kabar bahwa ketidakhadiran itu disengaja.

Sri Wahyuni membantah isu tersebut.

"Oh, siapa yang bilang?" kata Sri Wahyuni saat ditanya Arusbawah.co soal kabar adanya arahan agar Pemprov melewatkan saja rapat paripurna.

Ketika kembali ditanya soal isu itu, Sri Wahyuni langsung membantah.

"Enggak, enggak, enggak ada. Itu dengar dari mana? Jangan keliru ya, enggak ada itu," ujarnya.

Menurut Sri Wahyuni, pada saat yang sama jajaran Pemprov Kaltim masih mengikuti briefing pagi di Kantor Gubernur.

Pembahasan dalam rapat itu, kata dia, belum selesai sehingga keberangkatan menuju DPRD ikut tertunda.

"Briefing belum selesai. Ketika kita mau hadir ke sini, keburu sudah di-reschedule malam," katanya.

Ia mengatakan ada sejumlah persoalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu dalam rapat tersebut.

"Di dalam briefing tadi ada berbagai persoalan yang harus dibahas. Jadi kita tuntaskan dulu. Tapi kita sudah siap ikut paripurna," ujar Sri.

Karena itu, ia menepis anggapan bahwa Pemprov sengaja mengabaikan agenda DPRD.

"Ya masa kita skip paripurna, orang kita memberikan tanggapan," katanya.