Kemandirian Keuangan Kaltim: Untung Sekaligus Tantangan ke Depan
Di satu sisi, besarnya pendapatan asli daerah membuat Kaltim menjadi salah satu provinsi dengan keuangan paling mandiri di Indonesia.
Pemerintah daerah memiliki kebebasan penuh dalam menyusun program kerja tanpa harus selalu mendikte atau bergantung pada bantuan dana dari pusat.
Kemandirian ini memberikan kepastian dalam membiayai kebutuhan rutin daerah, seperti pelayanan publik serta belanja barang dan jasa yang menyerap anggaran hingga Rp8,16 triliun.
Namun, jika dilihat untuk jangka panjang, terlalu bergantung pada satu jenis pajak komoditas sebenarnya bisa menjadi bumerang.
Keuangan Kaltim saat ini sangat sensitif terhadap naik-turunnya industri bahan bakar dan aturan energi nasional.
Di masa depan, saat tren kendaraan listrik makin menjamur dan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan mulai diwajibkan, konsumsi bensin konvensional pasti akan menurun.
Jika pemerintah daerah tidak mulai mencari alternatif sumber pendapatan baru dari sekarang, kas daerah dikhawatirkan akan kaget ketika era kendaraan listrik tersebut benar-benar mencapai puncaknya.
