ARUSBAWAH.CO -  Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan jumlah kendaraan dinas yang belum kembali ke tangan Pemprov Kaltim paling banyak.

Temuan itu tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

BPK mencatat terdapat 12 kendaraan dinas milik PUPR-PERA yang hingga akhir 2025 masih dikuasai pihak lain dan belum ditarik kembali ke pemerintah daerah.

Jumlah itu menjadi yang terbanyak dibandingkan OPD lain.

Menanggapi temuan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim Irhamsyah mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menarik kendaraan-kendaraan tersebut.

Langkah yang ditempuh, kata dia, dimulai dari mengirim surat penarikan hingga mendatangi langsung pihak yang masih menguasai kendaraan.

Hal itu disampaikan Irhamsyah saat dikonfirmasi wartawan Arusbawah.co, Senin (27/7/2026).

"Ini kita sudah berupaya membuat surat ke yang menggunakan, sudah kita sampaikan, sudah kita datangi secara kekeluargaan juga," kata Irhamsyah.

Kata Irhamsyah, pendekatan persuasif atau pendekatan secara kekeluargaan masih menjadi pilihan utama.

Dinas PUPR-PERA, kata dia, belum mengambil langkah penarikan secara paksa.

"Kita masih preventif lah, kekeluargaan lah, kekeluargaan dulu lah," ujarnya.

Irhamsyah mengatakan seluruh kendaraan yang masuk dalam temuan BPK sudah diidentifikasi yang memegang.

Bahkan, sebagian pemegang kendaraan telah ditemui dan menyatakan bersedia mengembalikan.

"Sudah bertemu dengan yang bersangkutan juga, ada yang bersedia untuk tindak lanjut temuan BPK," katanya.

Satu Mobil Dinas Ternyata Berada di Surabaya dan Dipulangkan Lewat Kapal

Salah satu kendaraan yang berada di Surabaya, menurut dia, bahkan telah berhasil ditarik dan sedang dikirim ke Samarinda melalui jalur laut.

"Bahkan yang di Surabaya sudah kita tarik. Yang dari Surabaya dalam perjalanan ke Samarinda," ujarnya.