Perkebunan menjadi penyebab utama konflik dengan 135 letusan seluas 352.156 hektar, meningkat 21% dari tahun sebelumnya.
Mayoritas konflik berasal dari sawit (74 kasus), tebu (25), dan food estate (6).
Sementara itu, konflik agraria pertambangan meningkat menjadi 46 kejadian seluas 58.905 hektar, dengan nikel dan batubara sebagai pemicu utama.
KPA menilai ambisi pemerintah dalam mencapai kedaulatan pangan dan energi sering berbenturan dengan kedaulatan ruang rakyat, sementara moratorium Menteri ATR/BPN belum mampu menekan konflik di lapangan.
- Nama-nama Besar di Balik PLTA Mentarang Kaltara, Laporan Nugal–LP3M Ungkap Siapa Menguasai Listrik dan Siapa Tergusur
- Di Proyek PLTA Mentarang Kaltara, NUGAL Institute Telusuri Dugaan 20 Aktor Oligarki - Korporasi
- Delapan Alat Berat Tambang Ilegal Disikat dari Taman Nasional Kutai, Siapa Saja yang Diamankan?
Militerisasi dan Jejaring Korporasi
TNI terlihat aktif dalam penertiban kawasan hutan, pembentukan Kodam baru, dan Batalyon Teritorial Pembangunan untuk mendukung program swasembada pangan-energi.
Sepanjang 2025, rilis KPA mendata terdapat 24 letusan konflik di fasilitas militer, dan 70 kasus kekerasan dilakukan aparat TNI, meningkat 89% dibanding 2024.
Selain itu, konflik agraria juga didorong oleh perusahaan swasta dan BUMN besar.
Tag
