ARUSBAWAH.CO - Tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran dalam bidang agraria memperlihatkan paradoks kebijakan yang kontradiktif.
Meski janji politiknya menekankan swasembada pangan, energi, air, dan pembangunan dari desa, kenyataannya program pemerintah justru mengulang skema lama: pemberian konsesi skala besar, pembabatan hutan untuk sawit dan food estate, serta pelonggaran perizinan atas nama investasi.
Analisis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa tata kelola agraria 2025 semakin sentralistik dan militeristik.
Terdapat tiga pendekatan utama: kekuasaan dipusatkan melalui kebijakan komando, ekonomi dijalankan ala kapitalisme negara, dan stabilitas politik dijaga melalui pendekatan militer dengan TNI/Polri sebagai aktor utama.
Lonjakan Konflik Agraria dan Kekerasan
Data KPA sepanjang 2025 mencatat 341 letusan konflik agraria di 33 provinsi, seluas 914.548 hektar, dengan 123.612 keluarga terdampak di 428 desa, meningkat 15% dibanding tahun sebelumnya.
Konflik tertinggi tercatat di Jawa Barat (39 kasus), Sumatera Utara (36), Papua Selatan (23), Jakarta (21), Sulawesi Selatan (20), dan Kalimantan Timur (19).
Tingkat kekerasan juga meningkat: 404 orang dikriminalisasi, 312 dianiaya, 19 ditembak, dan 1 tewas.
Pelaku utama kekerasan adalah keamanan perusahaan (233 kasus), polisi (114), TNI (70), dan Satpol PP (36). Lonjakan ini erat kaitannya dengan peran militer di sektor agraria, proyek swasembada pangan-energi, dan penertiban kawasan hutan.
