ARUSBAWAH.CO - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus bergerak di Kalimantan Timur dengan berbagai proyek infrastruktur yang berjalan di kawasan penyangga.
Namun, menempuh perjalanan menuju fasilitas kesehatan selama berjam-jam masih menjadi kenyataan yang dihadapi sebagian warga pedalaman Penajam Paser Utara (PPU).
Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, mereka kerap harus keluar kampung dan menempuh perjalanan panjang menuju kota.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Syahariah Mas’ud, mengungkapkan masih banyak warga di pedalaman PPU yang harus menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan akses layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dituntaskan pemerintah daerah.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan PPU dan Paser, Syahariah mengaku cukup sering menerima aspirasi masyarakat terkait sulitnya memperoleh layanan kesehatan, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari pusat kota.
Ia mengatakan, hingga saat ini ketergantungan masyarakat terhadap rumah sakit di Balikpapan maupun Samarinda masih cukup tinggi.
Padahal, kebutuhan pelayanan kesehatan seharusnya dapat dipenuhi di daerah masing-masing tanpa harus menempuh perjalanan jauh.
"Saya masih melihat adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap rumah sakit di Balikpapan maupun Samarinda," kata Syahariah kepada awak media, Senin (15/6/2026).
Politikus Partai Golkar itu menilai kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa pemerataan pembangunan sektor kesehatan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman.
Menurutnya, masyarakat di daerah terpencil masih menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dibanding warga yang tinggal di kawasan perkotaan.
"Banyak masyarakat yang harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang seharusnya bisa tersedia di daerahnya sendiri," katanya.
Tak hanya harus menempuh jarak yang jauh, mereka juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi, konsumsi hingga akomodasi ketika harus dirujuk ke rumah sakit yang berada di luar daerah.
Dalam kondisi tertentu, kata dia, persoalan tersebut bahkan dapat menjadi penghambat bagi masyarakat untuk segera mendapatkan penanganan medis.
Masuk Tiga Jam ke Dalam Desa
Syahariah mengaku memahami kondisi tersebut karena ia melihat langsung situasi yang dihadapi masyarakat saat melakukan kunjungan ke lapangan.
Ia menyebut masih ada desa-desa di wilayah PPU yang lokasinya cukup jauh dari pusat kota.
Untuk mencapai kawasan tersebut, masyarakat harus menempuh perjalanan panjang melalui jalur darat.
"PPU itu kasihan. Ada desa-desa yang letaknya sangat jauh. Dari kota ke desa bisa menempuh perjalanan sampai tiga jam masuk ke dalam. Itu yang saya alami sendiri ketika turun ke lapangan," ujarnya.
Menurutnya, jarak tempuh yang panjang itu menjadi persoalan serius ketika warga membutuhkan layanan kesehatan yang cepat.
Dalam situasi darurat, keterbatasan akses dapat berdampak langsung terhadap keselamatan pasien.
Karena itu, ia menilai kehadiran fasilitas kesehatan yang memadai di daerah-daerah terpencil tidak bisa lagi ditunda.
"Kadang masyarakat kita harus keluar dari kampungnya hanya untuk berobat karena fasilitas yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan mereka," katanya.
Kesehatan Tak Boleh Kalah oleh Proyek Besar
Syahariah menegaskan pembangunan IKN tidak boleh membuat pemerintah melupakan kebutuhan dasar masyarakat yang telah lama tinggal dan membangun daerah tersebut.
Menurutnya, pembangunan kawasan ibu kota baru harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah sekitar.
Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya gedung-gedung megah atau infrastruktur berskala besar, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan layanan dasar yang mudah diakses seluruh masyarakat.
"Kita ingin pembangunan IKN berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat yang telah lama tinggal dan membangun daerah ini," tegasnya.
Ia mengatakan masih terdapat kesenjangan layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedalaman.
Sementara masyarakat di kota relatif mudah mengakses rumah sakit dengan berbagai layanan spesialis, warga di daerah terpencil masih harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan yang sama.
Kondisi tersebut, menurut Syahariah, tidak boleh terus berlangsung.
"Percepatan pembangunan rumah sakit rujukan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan," ujarnya.
Rumah Sakit Pedalaman Diminta Tetap Jadi Prioritas
Meski kondisi fiskal Kaltim sedang menghadapi tekanan akibat pemotongan TKD, Syahariah memahami bahwa pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program pembangunan.
Namun ia mengingatkan agar sektor kesehatan tidak menjadi korban dari keterbatasan anggaran tersebut.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tetap harus menjadi prioritas.
Ia berharap pembangunan dan peningkatan kapasitas rumah sakit di wilayah pedalaman tetap masuk dalam agenda pembangunan pemerintah daerah.
"Saya berharap untuk tahun ini mungkin ada keterbatasan karena kondisi fiskal. Tetapi bukan berarti harapan kita untuk memperbaiki rumah sakit yang ada di luar kota dan wilayah pedalaman berhenti sampai di situ saja," katanya.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah memastikan pihaknya akan terus mengawal isu tersebut dalam pembahasan kebijakan maupun anggaran daerah.
Ia mengaku tidak ingin masyarakat pedalaman terus berada dalam posisi yang kurang menguntungkan hanya karena faktor geografis.
Menurutnya, seluruh warga Kalimantan Timur memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Karena itu, pembangunan fasilitas kesehatan harus dilakukan secara merata agar tidak terjadi kesenjangan pelayanan antarwilayah.
"Ini akan menjadi catatan bagi kami di Komisi IV. Ketika kondisi keuangan daerah membaik, rumah sakit-rumah sakit yang ada di pedalaman harus menjadi prioritas," ujarnya.
Jangan Sampai Alamat Menentukan Nasib Pasien
Lebih jauh, Syahariah menilai persoalan kesehatan di pedalaman tidak hanya berkaitan dengan bangunan rumah sakit, tetapi juga menyangkut ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas penunjang pelayanan.
Ia mengatakan banyak daerah masih membutuhkan dokter spesialis, tenaga medis, hingga sarana kesehatan yang lebih memadai.
Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah jangka panjang agar pelayanan kesehatan di daerah terpencil dapat terus meningkat.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh menerima kualitas layanan yang berbeda hanya karena tinggal jauh dari pusat kota.
"Jangan sampai lokasi geografis menentukan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat," tegasnya.
Bagi Syahariah, keadilan pembangunan baru benar-benar terwujud ketika masyarakat di pedalaman memiliki akses layanan kesehatan yang sama baiknya dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan.
Selama warga masih harus menempuh perjalanan hingga berjam-jam untuk berobat, maka pekerjaan rumah pemerintah dalam menghadirkan pemerataan layanan kesehatan belum sepenuhnya selesai.
(raf)
