ARUSBAWAH.CO -  Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Syahariah Mas’ud, membuka kemungkinan memanggil sejumlah perguruan tinggi penerima program GratisPol untuk meminta penjelasan terkait arah kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam beberapa tahun ke depan.

Langkah itu muncul di tengah masih ramainya sorotan terhadap kenaikan UKT di berbagai daerah, termasuk kekhawatiran bahwa biaya kuliah yang terus meningkat dapat mengurangi efektivitas program bantuan pendidikan yang saat ini digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Syahariah, persoalan UKT perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan jangkauan penerima manfaat GratisPol.

“Kalau UKT naik sementara pembiayaan pendidikan berasal dari program GratisPol, tentu dampaknya bisa membuat jumlah penerima manfaat menjadi lebih sedikit,” ujarnya.

DPRD Kaltim Pertimbangkan Memanggil Perguruan Tinggi

Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi pendidikan, Syahariah menilai perlu ada keterbukaan dari pihak perguruan tinggi terkait perencanaan biaya pendidikan dalam jangka menengah hingga panjang.

Karena itu, ia mengaku berinisiatif untuk membuka ruang dialog dengan kampus-kampus yang menjadi mitra program GratisPol.

Menurutnya, penjelasan dari pihak universitas penting untuk mengetahui bagaimana proyeksi UKT yang akan diterapkan dalam lima tahun mendatang, termasuk faktor-faktor yang menjadi dasar penentuan biaya kuliah.

“Ke depan, kami ingin mengetahui seperti apa rencana UKT yang diterapkan perguruan tinggi dalam beberapa tahun ke depan, sehingga program bantuan pendidikan dapat berjalan lebih optimal,” katanya.

Hetifah Minta Penetapan UKT Dievaluasi