ARUSBAWAH.CO - Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud yang menyebut “saatnya bekerja, bukan berdebat” justru menuai respons keras dari kalangan mahasiswa.
Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul) menilai, debat bukanlah penghambat kerja pemerintah, melainkan bagian dari fungsi kontrol publik yang sah dalam sistem demokrasi.
Ketua BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra, menegaskan bahwa aktivitas debat justru merupakan “kerja” mahasiswa dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
“Itu adalah bentuk kerja mahasiswa sebagai kontrol sosial. Itu adalah alarm peringatan kepada pemerintah,” tegasnya, Selasa (31/3/2026).
Kartu Merah untuk Pemprov Kaltim
Respons tersebut muncul di tengah aksi “kartu merah” yang dilakukan mahasiswa saat diskusi publik bertajuk Menakar Satu Tahun Kepemimpinan Rudy–Seno di Gedung Rektorat Universitas Mulawarman.
Aksi itu menjadi simbol peringatan keras terhadap Pemerintah Provinsi Kaltim yang dinilai belum menjawab berbagai persoalan mendasar selama satu tahun kepemimpinan.
Namun, aksi tersebut berujung ketegangan.
Mahasiswa diminta keluar dari ruangan oleh pihak kampus, bahkan sempat terjadi dorongan dari petugas.
Meski demikian, BEM KM menegaskan aksi mereka adalah bagian dari hak berekspresi di ruang publik.
Debat Justru Dibutuhkan, Bukan Dihindari
Menanggapi narasi “bekerja bukan berdebat”, Hiththan justru mempertanyakan logika tersebut.
Menurutnya, debat adalah ruang terbuka untuk menguji data, argumen, sekaligus transparansi pemerintah di hadapan publik.
“Apakah berdebat sama dengan tidak bekerja? Kami siap memperdebatkan itu,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya telah lama menantang Rudy Mas'ud untuk debat terbuka, bahkan sejak sebelum aksi mahasiswa pada Januari lalu.
Namun hingga kini, belum ada respons dari pihak gubernur.
“Kami sudah kirim surat, sudah ajak diskusi juga. Tapi belum ada jawaban,” ungkapnya.
Kritik Tak Hanya Soal Program Gratispol
Mahasiswa menegaskan, kritik yang mereka sampaikan tidak hanya soal program unggulan seperti Gratispol pendidikan, tetapi juga mencakup isu yang lebih luas.
Mulai dari krisis ekologi, hak buruh, nelayan, hingga kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.
“Hari ini kita viral bukan karena prestasi, tapi karena marwah Kaltim justru diinjak-injak. Itu yang kami kritik,” tegas Hiththan.
Kecewa Dibungkam di Kampus Sendiri
Di sisi lain, mahasiswa juga menyayangkan sikap pihak kampus yang meminta mereka keluar dari forum diskusi.
Padahal, menurut mereka, kegiatan tersebut bersifat terbuka untuk umum.
“Kekecewaan terbesar karena kami dibungkam di rumah sendiri. Hak menyampaikan aspirasi justru dibatasi,” ujarnya.
BEM KM pun menegaskan akan terus mendorong debat terbuka sebagai ruang adu gagasan antara mahasiswa dan pemerintah.
“Gubernur mau berdebat atau tidak? Berani atau tidak? Itu yang ingin kami lihat,” pungkasnya. (raf)
