ARUSBAWAH.CO -  Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, mengeluarkan pernyataan tegas guna menepis sorotan publik terkait dugaan dominasi personel luar daerah dalam bursa seleksi Direksi Bankaltimtara.

Berbicara usai memimpin sesi Briefing dan Penyampaian Target Kerja di Pendopo Odah Senin (30/3/26), Rudy menegaskan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut merupakan institusi perbankan besar yang membutuhkan standar kompetensi nasional, sekaligus mengungkap realitas gugurnya talenta lokal dalam proses penjaringan.

Pernyataan ini muncul sebagai respon terhadap kritik yang dilayangkan beberapa elemen Masyarakat termasuk Anggota MPR/DPD RI dapil Kaltim, Aji Mirni Mawarni, yang sebelumnya mempersoalkan kecenderungan pemerintah daerah dalam mengandalkan SDM luar di tengah capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim yang menduduki peringkat empat nasional.

Namun, di hadapan awak media di kompleks perkantoran gubernur tersebut, Rudy memposisikan mekanisme seleksi sebagai filter profesional yang tidak mengenal preferensi kedaerahan.

"Bank Kaltim (Bankaltimtara) ini bank besar loh, bukan bank kaleng-kaleng. Jadi orangnya harus betul-betul qualified. Semuanya boleh mendaftar, enggak ada masalah. Yang penting satu: profesional. Yang kedua akuntabel, yang ketiga punya kompetensi. Ini bicara tentang duit negara yang akan mempengaruhi secara nasional," tegas Rudy Mas'ud pada sesi wawancara tersebut.

Mekanisme Pansel dan OJK sebagai Filter Utama

Dalam penjelasannya, Gubernur menggarisbawahi bahwa penentuan figur yang akan mengisi kursi direksi maupun komisaris tidak berada di bawah intervensi langsung kepala daerah.

Ia memaparkan alur birokrasi yang harus dilalui setiap kandidat, mulai dari pendaftaran terbuka, tahap Panitia Seleksi (Pansel), hingga uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Rudy, otoritas untuk menentukan layak atau tidaknya seorang calon pimpinan Bank plat merah tersebut sepenuhnya merupakan domain tim penguji dan regulator perbankan.