"Kalau ada pun kejadian luar biasa yang mengharuskan memangkas, ya sebelum dipangkas oleh Kemenkeu, sebaiknya dipanggil dulu pemerintah daerah melalui pemerintah provinsi. Jelaskan dulu kenapa harus dipangkas. Sehingga di daerah juga dalam menyusun program-program unggulan/tahunan dan lainnya, agar kami bisa menyesuaikan dengan DPRD," katanya.
Menurutnya, pemangkasan yang tiba-tiba akan menabrak keputusan hukum yang sudah dibuat bersama di tingkat daerah.
"Ini kami sudah setujui di DPRD, tiba-tiba mau dipangkas. Berarti ada lagi keputusan-keputusan hukum yang tidak sesuai dengan Rancangan Peraturan Daerah. Semua kan tertabrak-tabrak ini," tegasnya.
Karena itu, Agus Haris menegaskan perlunya DPR RI turut menjembatani persoalan ini.
"Ya membuat UU kan pemerintah pusat bersama dengan DPR RI. Lalu, saya rasa, DPR RI juga harus mampu menjelaskan kepada Kemenkeu soal ini (UU HKPD). Tolong dong bantu kami memperjuangkan hak keuangan ini. Apalagi ini diatur UU. Jelaskan kalau ini tidak bisa. 570 sekian DPR RI itu harus bisa mendudukkan UU pada porsinya. Menjelaskan bahwa tak bisa langsung dipangkas," pungkasnya.
Poin-poin pada UU HKPD
Lebih lanjut soal aturan ini, redaksi Arusbawah.co lalu merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Dijelaskan pada Pasal 108 ayat (1) UU HKPD disebutkan bahwa anggaran TKD ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang APBN.
Artinya, besaran TKD hanya bisa berubah melalui mekanisme APBN atau APBN Perubahan (APBN-P) yang dibahas dan disahkan bersama DPR RI.
Hal ini memberi kepastian hukum bahwa TKD merupakan mandatory spending, bukan belanja opsional yang bisa dikurangi sewaktu-waktu oleh eksekutif.
