Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kaltim, Aris Munandar, menyebut PHK tidak bisa dihindari seiring penyesuaian produksi perusahaan dalam RKAB.

“Kalau di Kaltim ini kan dominan perusahaan tambang. Jadi PHK di sektor ini pasti ada, apalagi sekarang terkait RKAB,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026) lalu. 

Sejumlah perusahaan tambang besar seperti Bayan Group hingga PT BAS disebut telah melaporkan rencana PHK secara bertahap kepada pemerintah.

Meski demikian, perusahaan juga diklaim berkomitmen tetap memenuhi hak-hak pekerja sesuai aturan yang berlaku.

Tantangan Besar Kaltim di Tengah Transisi Tambang

Situasi ini menjadi tantangan baru bagi Kalimantan Timur yang selama ini sangat bergantung pada sektor pertambangan batu bara.

Di satu sisi, industri ini masih menjadi penopang ekonomi utama. Namun di sisi lain, ketergantungan tersebut juga membuat daerah rentan terhadap gejolak tenaga kerja.

DPRD Samarinda pun menilai, momentum ini seharusnya menjadi peringatan untuk memperkuat diversifikasi ekonomi agar masyarakat tidak hanya bergantung pada tambang. (adv)