Selisih keduanya menentukan apakah perusahaan meraih laba atau justru merugi.

“Kami ini BUMD. Ada fungsi sosial, tapi juga fungsi bisnis. Harus sehat secara keuangan supaya pelayanan berkelanjutan,” jelasnya.

Pernyataan itu menjadi penegasan posisi Perumdam: menjaga keseimbangan antara kewajiban pelayanan publik dan keberlanjutan finansial.

Keluhan Layanan Masih Jadi Catatan

Di luar soal tarif, persoalan yang tak kalah krusial adalah gangguan distribusi di sejumlah wilayah.

Kawasan Antasari, misalnya, disebut masih terdampak pekerjaan proyek.

Manajemen mengakui sosialisasi kebijakan kemungkinan belum menjangkau seluruh pelanggan.

Ke depan, penyampaian informasi disebut akan diperluas—tak hanya melalui media sosial, tetapi juga leaflet, banner wilayah, hingga kanal pengaduan langsung.

“Hotline tetap aktif. Kalau ada gangguan atau keberatan tagihan, silakan lapor. Kita buka data,” pungkasnya.

Penyesuaian tarif mungkin bisa dihitung dengan kalkulator. Tetapi kepercayaan publik, pada akhirnya, hanya bisa dijaga lewat konsistensi layanan. (isa)