Legislator PDIP ini menegaskan bahwa pembayaran kewajiban memerlukan penyesuaian anggaran, termasuk kemungkinan menunda proyek yang belum mendesak.

“Untuk membayar itu harus ada penyisihan. Mana proyek yang tidak urgent, mana yang urgent,” tambahnya.

Dalam pembahasan, DPRD mencatat adanya utang daerah yang diperkirakan Rp200 miliar–Rp400 miliar akibat tidak tercapainya transfer ke daerah (TKD).

Pemkot berkomitmen melunasi kewajiban tersebut pada 2026.

“Temuan masih ada utang Pemkot sekitar Rp200 miliar sampai Rp400 miliar karena TKD tidak turun. Pemkot berkomitmen hutang-hutang itu dibayar di 2026,” kata Iswandi.

Kondisi ini menuntut keuangan daerah diarahkan pada kebutuhan strategis, bukan sekadar proyek baru yang belum prioritas.

“Kalau tidak prioritas jangan dijalankan dulu. Prioritas bayar utang dulu,” tegasnya.

Strategi Penguatan PAD dari Aset Daerah

Selain menutup kewajiban fiskal, Komisi II menekankan SILPA harus dipadukan dengan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk optimalisasi aset milik pemerintah.