ARUSBAWAH.CO -  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemkot Samarinda tahun 2025 sebesar Rp78 miliar menjadi sorotan Komisi II DPRD Samarinda.

Angka ini menjadi modal awal fiskal 2026, namun harus dihitung cermat di tengah tekanan utang proyek dan kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, SILPA 2025 tergolong kecil.

Pada 2024, SILPA mencapai Rp284 miliar, bahkan Rp585 miliar pada 2023 dan Rp998 miliar pada 2022.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menekankan pentingnya pembahasan neraca keuangan daerah untuk membaca arah kebijakan fiskal ke depan, termasuk kemampuan menyeimbangkan belanja prioritas dan kewajiban pembayaran.

“Untuk SILPA yang jadi modal awal Pemkot tadi saya ketemu angkanya Rp78 miliar,” kata Iswandi usai hearing bersama BPKAD di DPRD Samarinda, Senin (09/02/2026).

Menurutnya, keberadaan SILPA memberi ruang fiskal awal, namun tidak otomatis menjadi ruang belanja bebas karena pemerintah juga menghadapi kewajiban pembayaran tertunda tahun sebelumnya.

Tekanan Utang dan Proyek Tertunda

Komisi II menilai pemanfaatan SILPA harus realistis, mengingat adanya beban utang proyek yang harus dibayar pada 2026.

DPRD meminta pemerintah daerah mengkaji arus kas proyek secara detail untuk menghindari ketidakseimbangan fiskal.

“Diskusi neraca Pemkot bagaimana sih di 2025, dari situ kita bisa tahu ke depannya. Coba dilihat cashflow proyek satu tahun ke depan, karena ada beberapa proyek yang jadi utang Pemkot di 2025 harus dibayar 2026,” jelas Iswandi.