ARUSBAWAH.CO -  Di tengah gelombang protes mahasiswa yang melabeli Kalimantan Timur sebagai wilayah "Darurat KKN", Gubernur Rudy Mas’ud akhirnya muncul ke publik. 

Dalam konferensi pers di Hotel Atlet Sempaja, Kamis (23/4/2026), Rudy menjawab kritik tajam terkait pengadaan fasilitas mewah yang dinilai melukai rasa keadilan masyarakat.

Kemunculan Rudy ini merupakan respons atas aksi demonstrasi besar yang menuntut transparansi terhadap kebijakan anggaran pemerintah provinsi.

Alibi Kelelahan Fisik sebagai Dasar Pengadaan Mewah

Sorotan utama publik tertuju pada pengadaan satu unit kursi pijat senilai Rp125.967.400. 

Menanggapi hal tersebut, Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa fasilitas itu merupakan bentuk perhatian terhadap beban kerjanya yang menuntut stamina tinggi.

"Kursi pijat itu memang ada, memang dibelikan di situ. Mungkin kasihan melihat Gubernurnya yang jalannya bawa mobil sendiri, padahal perjalanannya ribuan kilo," ujar Rudy.

Ia menambahkan narasi mengenai rutinitas hariannya yang kerap menyetir sendiri melintasi berbagai wilayah di Kaltim. 

"Matahari belum terbit kami sudah jalan, matahari sudah gelap kami belum sampai. Itu bawa sendiri lagi mobilnya. Mungkin teman-teman staf memang kasihan melihat kami ini," jelasnya.

Di kesempatan itu, Rudy Mas'ud belum membeber soal teman-teman staf yang merasa kasihan soal gubernur yang jalan bawa mobil sendiri. 

Klarifikasi Anggaran Rp25,1 Miliar yang Membingungkan

Selain kursi pijat, massa aksi pada 21 April sebelumnya menyoroti total anggaran penunjang fasilitas kerja dan renovasi rumah dinas senilai Rp25,1 miliar. 

Berdasarkan data Inaproc, angka ini dianggap fantastis untuk sekadar biaya renovasi.

Rudy mencoba meluruskan bahwa angka tersebut bersifat kolektif untuk berbagai fasilitas di lingkungan pemerintah provinsi.

"Yang Rp25 miliar yang mana? Ternyata rumah Gubernur itu cuma Rp3 miliar. Sisanya adalah kantor, gedung, peralatan kompleks, dan juga rumah Wakil Gubernur beserta pondok-pondoknya," kata Rudy.

Meskipun telah merinci rincian tersebut, publik masih memberikan perhatian serius pada pagu anggaran ini, mengingat sebelumnya sempat mencuat isu kebijakan kontroversial lainnya seperti pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar.

Permintaan Dikoreksi di Tengah Budaya Internal Pemprov

Poin menarik lainnya adalah pengakuan Rudy mengenai dinamika internal di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. 

Ia mengisyaratkan adanya rasa sungkan dari para bawahannya untuk mengingatkan pimpinan saat terjadi kesalahan bicara atau kebijakan.

"Makanya teman-teman dari Pemprov itu takut kalau saya ngomong blunder. Dia enggak bisa koreksi saya. Maka teman-teman di Pemprov Kaltim menginginkan biar mereka saja yang komunikasi," ungkap Rudy secara terbuka.

Rudy pun secara eksplisit meminta media dan masyarakat untuk menjalankan peran sebagai kontrol sosial, bukan sekadar membesarkan berita tanpa adanya masukan.

"Tapi kalau Pak Gubernur yang salah, tidak bisa dikoreksi. Saya harap teman-teman ini sebagai kontrol sosial agar hal-hal yang salah bisa diperbaiki," pungkasnya. 

Pernyataan ini kini menjadi tolok ukur publik dalam melihat sejauh mana keterbukaan pemerintah terhadap kritik atas kebijakan anggaran ke depannya. (son)