ARUSBAWAH.CO -  Gubernur Rudy Mas’ud merespons wacana hak angket DPRD Kaltim dan menyatakan siap dipanggil dan memaparkan seluruh proses penganggaran yang dinilai sebagian pihak bermasalah.

Pernyataan itu disampaikan Rudy Mas'ud saat menggelar konferensi pers bersama wartawan, Kamis (23/4/2026) sore di Hotel Claro Pandurata, Sempaja.

Dalam pernyataannya kepada awak media, Rudy Mas’ud menegaskan tak ada yang perlu ditutup-tutupi terkait penggunaan APBD Pemprov Kaltim.

“Di dalam demokrasi kita itu sangat memungkinkan hak angket itu,” ujarnya.

Gubernur Rudy Mas’ud menyebut ia siap memaparkan ke DPRD Kaltim seluruh penggunaan belanja APBD sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Diketahui, saat ini, DPRD Kaltim diketuai oleh kakak kandung Rudy Mas'ud, yakni Hasanuddin Mas'ud. 

“Kami siap untuk memaparkan sesuai dengan aturan,” tegasnya.

Rudy juga menekankan, seluruh proses penganggaran tidak mungkin berjalan sepihak.

Menurutnya, APBD tidak bisa disahkan tanpa persetujuan DPRD.

“Tentu kita membuka data semuanya. Dalam kita melaksanakan mengesahkan APBD, itu tidak bisa disahkan kalau DPRD itu tidak setuju. Jadi tentu sama-sama,” tegasnya.

Dasar Hukum Hak Angket DPRD Kaltim

Hak angket sendiri merupakan salah satu instrumen penting DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Dalam Peraturan DPRD Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, mekanisme ini diatur cukup ketat.

Ketentuan Pasal 148 tentang Hak Angket

Pada Pasal 148 ayat (1) disebutkan, “Hak Angket merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Artinya, hak ini bukan sekadar alat politik, tapi mekanisme formal untuk menguji kebijakan yang dianggap bermasalah.