ARUSBAWAH.CO -  Gelombang protes ribuan massa di Samarinda Selasa (21/4/2026), berujung ricuh.

Aksi yang awalnya menyuarakan kritik terhadap kebijakan anggaran pemerintah provinsi Kalimantan Timur itu berubah jadi perhatian setelah muncul laporan kekerasan terhadap peserta aksi hingga intimidasi terhadap jurnalis.

Perhatian datang dari Amnesty International Indonesia.

Amnesty International adalah gerakan global dengan lebih dari 10 juta orang di berbagai negara yang berkampanye untuk mengakhiri pelanggaran HAM.

Amnesty Nilai Respons Pemerintah Memperkeruh Situasi

Manajer Media Amnesty, Haeril Halim, menilai respons pemerintah daerah justru memperkeruh situasi.

“Kami mengecam sikap pemerintah provinsi Kalimantan Timur yang tidak responsif atas aspirasi masyarakat yang menggelar demonstrasi sehingga berujung dengan kekerasan terhadap peserta aksi dan intimidasi terhadap jurnalis,” ujar Haeril dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Arusbawah.co, Rabu (22/4/2026).

Ia menegaskan, aksi massa yang terjadi merupakan bentuk luapan kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Dalam situasi serba sulit, publik justru disuguhi kabar pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar hingga renovasi rumah jabatan dengan anggaran fantastis mencapai Rp25 miliar.

“Suara masyarakat Kalimantan Timur adalah ekspresi kekecewaan dan kemarahan atas perilaku pejabat dan kebijakan pemerintah provinsi yang tidak sensitif terhadap kondisi rakyatnya,” tegasnya.

Menurutnya, menyampaikan kritik melalui aksi protes adalah bagian dari hak asasi manusia.

Karena itu, pemerintah seharusnya membuka ruang dialog, bukan merespons dengan pendekatan represif.

“Pemerintah Provinsi Kaltim harus berdialog dengan masyarakatnya, bukan dengan merepresi mereka,” katanya.

Aksi 2.000 Massa Protes Anggaran Pemprov Kaltim

Aksi yang digelar pada Selasa, 21 April 2026 itu diikuti sekitar dua ribu orang dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil.

Mereka memprotes sejumlah kebijakan anggaran Pemprov Kaltim, di antaranya pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar, renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur sebesar Rp25 miliar, serta anggaran tim ahli Rp10,5 miliar.

Di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, angka-angka itu dianggap tidak masuk akal.

Massa pun membawa sejumlah tuntutan.