Hasil pemeriksaan Inspektorat mengungkap adanya ketidaksesuaian dalam kontrak, termasuk penggunaan unit yang sama pada tahun berbeda.

“Ternyata pada tahun kedua dan seterusnya, kendaraan yang ada adalah kendaraan yang sama pada tahun pertama,” ujarnya.

Selain itu, skema harga sewa juga dinilai tidak proporsional.

“Kalau kendaraannya sama, harusnya sewanya jauh turun karena ada nilai penyusutan,” tambahnya.

Saat ini, penyelesaian kewajiban keuangan masih dalam tahap pembahasan melalui musyawarah dengan pihak penyedia jasa.

“Nominalnya belum bisa kami sampaikan karena masih dalam proses musyawarah,” jelas Andi Harun.

Pemkot juga membuka kemungkinan menempuh jalur hukum apabila tidak tercapai kesepakatan.

“Tidak menutup kemungkinan pemerintah kota akan mengambil langkah hukum keperdataan,” tegasnya. (raf)