Selain alasan efisiensi, langkah itu juga bisa menjadi simbol keberpihakan pemerintah pada rakyat Kaltim.

“Kalau Gubernur berani cabut, artinya dia mendahulukan rakyat di atas kepentingan keluarga. Itu yang ditunggu masyarakat,” tegas Buyung.

Castro: Kalau Punya Komitmen, Harusnya Bisa Kan? 

Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah turut redaksi pertanyakan soal ini. 

Ia mengamini, bahwa tunjangan-tunjangan DPRD bisa dipangkas, serta bisa pula ditiadakan. 

Hal itu sebagaimana yang terjadi pada level DPR RI, yang pada akhirnya memutuskan untuk meniadakan tunjangan perumahan mereka. 

Castro, demikian ia disapa, jelaskan, pemangkasan tunjangan perumahan atau tunjangan transportasi bisa dilakukan Rudy Mas'ud dengan menerbitkan Pergub baru, merevisi Pergub yang sebelumnya mengatur soal tunjangan ini. 

"Pergub itu kan hanya bisa dirubah melalui dua hal ya. Pertama, ya dirubah Pergubnya. Siapa yang bisa mengubah? Ya gubernur. Pergub itu bisa direvisi oleh Pergub yang baru, sepanjang dia punya komitmen. Pertanyaannya, apakah punya komitmen atau tidak? Mau tidak gubernur merevisi itu? Kalau punya komitmen, semua susah, semuanya juga harus susah, harusnya bisa kan?," katanya. 

Castro lanjutkan, problem yang ada sekarang, seperti tak ada check and balances.

'Karena yang kita lihat pangkas memangkas ini kan juga urusannya DPRD sebagai pengawas. Nah problemnya, kalau politik dinasti yang jalan semacam ini ya susah. Tidak akan ada kontrol, tidak akan ada fungsi pengawasan," katanya. 

"Itu namanya melegalkan tanda petik ya, perampokan pajak-pajak rakyat. Itu kan disparitasnya jauh banget ya. Coba bayangkan, jarak antara yang mereka dapatkan dengan rata-rata pendapatan publik itu kan sangat jomplang itu. Ini bukan lagi soal empati, tapi ada semacam upaya untuk mendapatkan banyak keuntungan dari pajak-pajak rakyat dan itu dilegalisasi melalui peraturan," lanjutnya. 

WAWANCARA - Akademisi Universitas Mulawarman Samarinda, Herdiansyah Hamzah kerap disapa Castro/ Foto Arusbawah.co

Di akhir, Castro tegas, bahwa pilihan jika memang harus berhemat, gubernur bisa memilih opsi yang berpihak pada masyarakat. 

"Kalau saya, kalau punya komitmen, satu susah semua hidup susah, ya sudah direvisi itu Pergubnya, menyesuaikan dengan situasi yang sekarang terjadi. Harusnya pemimpin itu yang paling pertama menderita, ini justru terbalik. Di tengah kesusahan dia yang lain mendapatkan keistimewaan yang besar. Ini kan tak adil, seperti menampar orang-orang yang bayar pajak selama ini," kata Castro. 

(wan)