GRAFIS - Grafis Pergub yang mengatur soal tunjangan untuk anggota DPRD Kaltim/ Grafis oleh Arusbawah.co

Persoalan Moral dan Keberanian Politik

Menurut Buyung, persoalan itu tidak sekadar hitung-hitungan angka, tapi juga soal moral dan keberanian politik. 

Rudy Mas’ud dinilai harus menunjukkan keberpihakannya pada rakyat, bukan pada kepentingan anggota dewan bahkan keluarga.

“Ini tantangan bagi Gubernur Kaltim. Apakah dia berani ambil keputusan tegas demi efisiensi? Padahal di DPRD ada saudaranya sendiri. Jangan sampai keputusan publik diputuskan di meja makan keluarga,” katanya.

Buyung menambahkan, anggota DPRD juga semestinya sadar diri. 

Dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu, kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB), serta beban pajak lain, wajar jika masyarakat menilai tunjangan rumah Rp30 juta per bulan itu keterlaluan.

“Harusnya mereka punya sense of crisis. Apakah tunjangan yang mereka terima selama ini kurang? Mereka kan sudah difasilitasi dari anggaran publik. Mustahil anggota DPRD tidak punya rumah pribadi. Jadi kalau masih minta Rp30 juta per bulan, itu sembrono,” tegasnya.

Buyung menantang, agar anggaran tunjangan mewah dewan itu dialihkan untuk program yang langsung menyentuh rakyat. 

Menurutnya, Rp30 juta dari tunjangan rumah plus Rp16 juta dari tunjangan transportasi bisa digunakan untuk membangun sekolah, fasilitas kesehatan, atau program penanganan stunting.

“Kalau hampir Rp50 miliar per bulan itu dialihkan, cukup membangun satu sekolah atau menambah fasilitas kesehatan. Bisa juga untuk Posyandu, menyediakan makanan bergizi untuk bayi, mengatasi stunting. Itu jauh lebih bermanfaat ketimbang untuk sewa rumah anggota DPRD,” ucapnya.

Ia juga mempertanyakan sejauh mana kinerja DPRD Kaltim. 

Menurutnya, tunjangan besar seharusnya sebanding dengan kontribusi mereka menyelesaikan persoalan daerah.

“Apakah tunjangan perumahan itu meningkatkan kinerja dewan? Berapa Perda yang sudah mereka hasilkan? Bagaimana tindak lanjut soal tambang ilegal, sampah, pendidikan, kesehatan? Kalau persoalan dasar saja belum tuntas, setega itukah mereka masih berharap Rp30 juta per bulan?” katanya.

Buyung menilai, masyarakat berhak mengkritik dan menuntut kepekaan para wakil rakyat. 

Dengan kondisi keuangan daerah yang tertekan, DPRD mestinya bisa menolak tunjangan berlebih dan ikut merasakan kesulitan masyarakat.

“Dalam situasi sekarang, tahu diri itu penting. Mereka wakil rakyat, mestinya punya empati. Kepentingan publik harus didahulukan. Jangan malah menambah beban APBD dengan tunjangan yang tidak masuk akal,” ujarnya.

Ia menegaskan, Gubernur memiliki dasar kuat untuk mencabut tunjangan mewah itu.