Ia mengaku pernah beberapa kali mendorong penggunaan hak interpelasi dalam sejumlah kasus, namun upaya itu selalu kandas di tengah jalan.

“Ujung-ujungnya kompromi lagi dengan pemerintah,” katanya.

Castro bahkan menyinggung soal anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan.

Menurut Castro, ketika kepentingan politik anggota DPRD Kaltkm sudah diakomodasi pemerintah, kritik terhadap pemerintah juga ikut mereda.

“Kalau pokirnya sudah aman, ya selesai. Diam semua,” ujarnya.

Ia mengatakan publik perlu melihat persoalan ini lebih jauh sebagai cermin hubungan DPRD dan pemerintah provinsi Kaltim.

“DPRD lebih memilih berdiri di samping gubernur ketimbang berdiri bersama rakyat,” kata Castro.

Castro Soroti Relasi Hasanuddin Mas’ud dan Rudy Mas’ud

Kritik serupa juga diarahkan kepada Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud.

Castro menilai relasi keluarga antara Hasanuddin Mas’ud dan Rudy Mas’ud membuat posisi DPRD Kaltim sulit independen.

“Hasanuddin itu sering kali lebih terlihat sebagai kakaknya Rudy Mas’ud daripada Ketua DPRD,” ujarnya.

Menurut dia, hal itu terlihat dari cara Hasanuddin menyampaikan pernyataan dan pembelaannya di ruang publik.

“Kalau relasi politiknya masih dibangun lewat kekerabatan seperti ini, jangan berharap fungsi pengawasan DPRD bisa berjalan maksimal,” katanya.

Castro Tolak Hak Interpelasi Didahulukan sebelum Hak Angket

Castro juga menolak pandangan yang menyebut hak interpelasi harus didahulukan sebelum hak angket dijalankan.

Menurut dia, argumentasi itu hanya cara untuk memperlambat proses politik yang sedang didorong publik.

“Ngapain interpelasi kalau semuanya sudah terang? Yang dipersoalkan sekarang justru kenapa mereka enggak mau hak angket,” ujarnya.

Rudy Mas’ud Tegaskan Mendukung Hak Angket DPRD Kaltim

Sebelumnya, Gubernur Rudy Mas'ud menyatakan sepakat apabila DPRD Kaltim menggunakan hak angket terkait tuntutan yang disuarakan massa aksi 215.