ARUSBAWAH.CO -  Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah melontarkan sindiran terhadap DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang disebut berencana berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lebih dulu terkait hak angket. 

Dalam diskusi publik DPC GMNI Samarinda, Sabtu (16/5/2026) malam, Castro sapaan akrabnya menilai langkah itu memperlihatkan rendahnya pemahaman DPRD terhadap fungsi pengawasan yang mereka miliki sendiri.

“Sedikit-sedikit konsultasi ke Kemendagri. Bahkan nanti kentut sekalipun harus konsultasi dulu ke Kementerian Dalam Negeri,” sindir Castro dalam pernyataannya.

Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Kepung 7 Fraksi DPRD Kaltim: Menguji Keberanian dan Integritas DPRD Provinsi Kaltim dalam Melaksanakan Hak Angket” yang digelar di Cafe D’Bagios, Jalan KH Abdurrasyid, Kelurahan Bugis, Samarinda Kota.

Meski forum dipadati mahasiswa dan masyarakat sipil, hanya satu anggota DPRD Kaltim yang hadir dalam diskusi tersebut. 

Situasi itu justru mempertegas kritik yang sepanjang malam diarahkan Castro kepada lembaga legislatif di Kaltim.

Ia mengaku mendapat informasi adanya rencana konsultasi pimpinan DPRD Kaltim ke Kemendagri terkait mekanisme hak angket. 

Menurut Castro, langkah itu menunjukkan DPRD tidak benar-benar memahami kewenangan yang sebenarnya sudah diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan maupun tata tertib DPRD.

“Tadi saya sempat ngobrol di belakang. Katanya ada permintaan dari Ketua DPRD untuk konsultasi dengan akademisi ke Kementerian Dalam Negeri. Coba bayangkan, yang begitu saja ngapain dikonsultasikan?” ujarnya.

Castro menilai kebiasaan DPRD yang terlalu sering meminta petunjuk ke pemerintah pusat menjadi salah satu penyebab fungsi pengawasan legislatif melemah.

“Teman-teman di DPRD itu sebenarnya diberikan ruang yang cukup untuk memahami dengan baik apa fungsinya. Tidak perlu harus konsultasi terus,” katanya.