“Belajar dari track record, banyak persoalan muncul karena keterlibatan sumber daya non profesional,” ujarnya.

Rudy menilai rekam jejak pengelolaan BUMN harus menjadi pelajaran penting ke depan, agar pengelolaan tidak lagi dipengaruhi kepentingan personal maupun politik dan BUMN tidak kembali menjadi beban utang negara akibat salah urus.

“Pertanyaan kita, apakah Danantara yang membawahi BUMN besar akan dikelola dengan cara yang sama seperti BUMN sebelumnya,” tegasnya.

Aktivis sosial politik Irma Hutabarat menilai BUMN rawan penyalahgunaan jika tidak memiliki rambu jelas.

“BUMN rentan korupsi dan faktanya sering terjadi. Danantara sebagai super holding bisa membuat indeks persepsi korupsi kita membaik atau justru memburuk, tergantung bagaimana rambu-rambu pengawasannya,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi XIII Rieke Diah Pitaloka menyoroti paradoks kekayaan sumber daya alam Indonesia dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar dunia, timah peringkat kedua, batu bara peringkat ketiga, serta cadangan emas dan bauksit yang signifikan. Namun kita masih menghadapi kemiskinan,” ujarnya.

Rieke menyebut, terdapat sekitar 41 BUMN yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur sehingga ekosistem ekonomi negara semestinya bisa memberi manfaat nyata bagi daerah.

“Seandainya saja ekosistem BUMN-nya benar, maka menurut keyakinan konstitusional saya, seluruh mahasiswa di Kalimantan Timur seharusnya bisa gratis sekolahnya,” tegas Rieke.

(sobizz/raf)