ARUSBAWAH.CO -  Tata kelola dan potensi risiko Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi bahan diskusi dalam Roundtable Discussion (RTD) Nagara Institute–Akbar Faizal Uncensored (AFU) di Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Selasa (10/2/2026).

Forum bertema “Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Era Ekonomi Baru” itu mengupas kekhawatiran atas besarnya dana dan aset publik yang akan dikelola super holding tersebut, termasuk isu transparansi, pengawasan, hingga potensi penyimpangan tata kelola.

Diskursus yang mengemuka tidak hanya soal besaran dana modal sebagaimana tercantum dalam Pasal 3G ayat (3) UU BUMN sebesar Rp1.000 triliun, tetapi juga menyangkut kelembagaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban publik.

Hal tersebut mengingat entitas holding company ini akan mengelola tujuh BUMN induk beserta 844 entitas anak usaha, dengan nilai aset mencapai sekitar US$900 miliar.

RTD ini menjadi rangkaian diskusi nasional setelah sebelumnya digelar di Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung.

Samarinda menjadi kota keempat sekaligus yang pertama di Pulau Kalimantan.

Daftar Pembicara Hadir 

Hadir dalam diskusi ini sebagai pembicara yakni Akbar Faizal, Rektor Universitas Mulawarman Prof. Dr. Ir. Abdunnur, pakar hukum tata negara Prof. Dr. Satya Arinanto, praktisi hukum Dr. R. Edi Sewandono, aktivis sosial politik Irma Hutabarat, serta Anggota DPR RI Komisi XIII fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka.

Akbar Faizal selaku moderator menegaskan forum tersebut menjadi ruang menyerap aspirasi daerah.

“Samarinda dan Kalimantan Timur adalah pilar ekonomi nasional. Sangat menarik melihat bagaimana para intelektual dari Universitas Mulawarman bersinergi dengan pakar dari Jakarta untuk memberikan catatan kritis terhadap kebijakan pusat,” ujarnya.

Peran Kampus dan Ekonomi Baru

Rektor Universitas Mulawarman Prof. Dr. Ir. Abdunnur menilai perguruan tinggi memiliki kapasitas mendukung transformasi BUMN dan BUMD.