Kata dia, salah satunya terkait dinamika harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada penerimaan pajak sektor tertentu.

Menurut dia, perubahan harga BBM ikut memengaruhi pajak, terutama dari sektor energi dan industri.

“Menurut Pak Gubernur karena ada peningkatan harga BBM, otomatis pajak BBM industri kan juga meningkat signifikan,” katanya.

Selain itu, Sri Wahyuni menyebut banyak usaha pertambangan mengalami penurunan, sehingga penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ikut mengecil dan berdampak langsung pada pendapatan daerah.

“Juga banyak usaha pertambangan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-nya kan juga mengecil. Otomatis juga kan akan berpengaruh dengan itu,” tambahnya.

Pemprov Kaltim Siapkan Evaluasi dan Koreksi Target

Terkait itu, Pemprov Kaltim disebutnya akan segera melakukan evaluasi lewat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Kata Sri Wahyuni, proyeksi ulang akan disusun, untuk menyesuaikan antara target dan realita di lapangan.

“Nanti inilah proyeksi-proyeksi prognosis yang akan kita lakukan,” Pungkasnya.

Rangkuman PAD Kaltim 2025

• Target: Rp 10 triliun
• Realisasi: Rp 8,6 triliun
• Selisih: Rp 1,4 triliun
• Capaian: 86 persen

(wan)