ARUSBAWAH.CO -  Data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) mengungkapkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengalami defisit sebesar Rp1,4 triliun pada 2025.

Data yang dihimpun redaksi Arusbawah.co per Senin, 6 April 2026, mencatat target PAD yang dipasang Pemprov Kaltim bawah kepemimpinan Rudy Mas'ud dan Seno Aji sebesar Rp 10 triliun.

Tapi hingga awal tahun 2026, realisasinya berhenti di Rp 8,6 triliun.

Capaian tercatat hanya 86 persen.

Angka itu menjadi rapor awal pemerintahan baru Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil gubernur Seno Aji.

Target yang dipasang mereka besar, tapi realisasi belum mengikuti.

Struktur PAD Kaltim Masih Bertumpu pada Empat Sumber

Kalau ditarik ke dalam, struktur PAD Kaltim sebenarnya tidak berubah.

Ada empat pos anggaran yang masih jadi penopang PAD.

Pos anggaran terbesarnya berasal dari Pajak Daerah

Isi pos Pajak Daerah mulai dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sampai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Sektor itulah yang paling sensitif terhadap pergerakan ekonomi di Kaltim kalau aktivitas melambat, setoran ikut turun.

Retribusi Daerah dan Aktivitas Layanan Publik

Sumber kedua berasal dari Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah itu mencakup berbagai layanan dan perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Meski nilainya jauh di bawah pajak daerah, kontribusi retribusi tetap strategis karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Dividen BUMD dan Kesehatan Usaha Daerah

Sumber berikutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ini biasanya datang dari dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Angka dari pos ini sering dibaca sebagai cermin: sehat atau tidaknya BUMD milik daerah.

Lain-lain PAD yang Sah Jadi Pelengkap

Terakhir, lain-lain PAD yang sah.

Isinya beragam mulai dari bunga bank, jasa giro, sampai penjualan aset.

Porsinya kecil, tapi tetap jadi pelengkap.

Sekda Akui Ada Tekanan dari BBM dan Tambang

Saat dimintai penjelasan soal adanya penurunan PAD 2025, Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, mengakui memang adanya selisih dari target yang telah ditetapkan.

“Iya, nanti TAPD akan melakukan koreksi untuk penyesuaian pendapatan,” ujarnya kepada redaksi Arusbawah.co.

Sri Wahyuni menjelaskan, sejumlah faktor memengaruhi capaian tersebut.

Kata dia, salah satunya terkait dinamika harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada penerimaan pajak sektor tertentu.

Menurut dia, perubahan harga BBM ikut memengaruhi pajak, terutama dari sektor energi dan industri.

“Menurut Pak Gubernur karena ada peningkatan harga BBM, otomatis pajak BBM industri kan juga meningkat signifikan,” katanya.

Selain itu, Sri Wahyuni menyebut banyak usaha pertambangan mengalami penurunan, sehingga penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ikut mengecil dan berdampak langsung pada pendapatan daerah.

“Juga banyak usaha pertambangan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-nya kan juga mengecil. Otomatis juga kan akan berpengaruh dengan itu,” tambahnya.

Pemprov Kaltim Siapkan Evaluasi dan Koreksi Target

Terkait itu, Pemprov Kaltim disebutnya akan segera melakukan evaluasi lewat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Kata Sri Wahyuni, proyeksi ulang akan disusun, untuk menyesuaikan antara target dan realita di lapangan.

“Nanti inilah proyeksi-proyeksi prognosis yang akan kita lakukan,” Pungkasnya.

Rangkuman PAD Kaltim 2025

• Target: Rp 10 triliun
• Realisasi: Rp 8,6 triliun
• Selisih: Rp 1,4 triliun
• Capaian: 86 persen

(wan)