“Kalau satu bus melayani beberapa sekolah, siapa dijemput dulu? Kalau sekolah pertama nyaman, sekolah terakhir bisa terlambat. Ini masalah teknis, tapi dampaknya nyata,” jelasnya.

Meski begitu, ia menilai bus pelajar tetap penting sebagai langkah awal membangun transportasi publik ramah pendidikan.

“Semua kebijakan harus menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Siswa dilarang bawa motor, pemerintah wajib memastikan mereka tetap bisa sekolah tanpa kesulitan,” tutupnya.

Sebagai informasi, Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu menyatakan pihaknya sedang menyiapkan skema uji coba bus gratis untuk pelajar, sebagai jawaban atas kekosongan moda transportasi.

“Kami sudah merancang program berbasis skema buy the service. Konsep ini memungkinkan pemerintah menyewa bus dari operator untuk melayani pelajar,” ujarnya.

Pada tahap awal, Dishub berencana menyewa 8 hingga 12 unit bus, yang difokuskan beroperasi di kawasan Samarinda Kota. 

Bus akan melayani pelajar di dua waktu krusial, masing-masing 2,5 jam di pagi hari dan 2,5 jam di siang hari.

Program ini dijadwalkan uji coba pada Oktober atau November 2025 dengan masa percobaan tiga bulan.

Anggaran yang disiapkan mencapai Rp600–900 juta.

“Jika terbukti efektif, kita akan undang kepala sekolah untuk sosialisasi langsung kepada siswa. Nantinya, bus ini juga akan terintegrasi dengan aplikasi khusus agar terpantau tertib dan transparan,” pungkasnya. (pra)