ARUSBAWAH.CO -  Program bus sekolah gratis yang digagas Pemerintah Kota Samarinda menuai beragam reaksi dari siswa dan kepala sekolah.

Meski di atas kertas dianggap mampu mengurangi kecelakaan pelajar dan kemacetan, implementasi di lapangan dipandang masih penuh tantangan.

Komentar Siswa: Antara Harapan dan Keraguan

Dinda (nama samaran), siswi kelas XI sebuah SMA Negeri di Samarinda, mengaku ide bus gratis sangat baik, namun ia ragu dengan kesiapan teknis.

“Ide bagus, tapi kalau gratis pasti ada kendala. Busnya terbatas, rutenya bisa tidak efisien, dan kalau macet bisa terlambat semua,” ujarnya, Sabtu (4/10/2025).

Ia juga menyoroti biaya operasional jangka panjang yang bisa membebani pemerintah.

“Kadang program awalnya semangat, tapi lama-lama hilang karena biaya tinggi,” tambahnya.

Sementara rekannya dari kelas XII justru melihat sisi positif.

Menurutnya, bus gratis bisa jadi penyelamat bagi siswa yang tidak punya kendaraan pribadi.

“Selain hemat, juga lebih aman, karena banyak siswa belum cukup umur tapi tetap naik motor ke sekolah,” ucapnya.

Namun, siswa SMA Negeri 1 Samarinda mengingatkan soal keterbatasan armada dan titik penjemputan.

“Jumlah siswa ribuan, pasti bus tidak cukup. Belum lagi kalau kami diturunkan jauh dari sekolah,” katanya.

Kepsek: Setuju Tapi Harus Realistis

Kepala SMA Negeri 16 Samarinda, Abdul Rozak Fahrudin, yang juga Ketua MKKS SMA/SMK Samarinda, menyatakan dukungannya.

Namun, ia menekankan pentingnya perencanaan teknis yang matang.

“Secara prinsip saya setuju. Tapi penerapan di lapangan harus dipikirkan betul, terutama titik jemput, waktu keberangkatan, dan rute yang efisien,” jelasnya.

Rozak menilai, kebijakan larangan siswa membawa motor tidak bisa berdiri sendiri tanpa solusi transportasi.

“Kalau pemerintah melarang siswa bawa motor, maka transportasinya harus dijamin. Itu baru adil,” tegasnya.

Ia juga menolak opsi siswa parkir di rumah warga.

“Itu malah menambah biaya dan mengganggu warga. Kalau mau larang, bus gratis harus tersedia,” ujarnya.

Tantangan Teknis dan Sosial

Menurut Rozak, masalah utama bukan hanya soal gratis atau tidak, melainkan efektivitas sistem transportasi.

“Kalau satu bus melayani beberapa sekolah, siapa dijemput dulu? Kalau sekolah pertama nyaman, sekolah terakhir bisa terlambat. Ini masalah teknis, tapi dampaknya nyata,” jelasnya.

Meski begitu, ia menilai bus pelajar tetap penting sebagai langkah awal membangun transportasi publik ramah pendidikan.

“Semua kebijakan harus menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Siswa dilarang bawa motor, pemerintah wajib memastikan mereka tetap bisa sekolah tanpa kesulitan,” tutupnya.

Sebagai informasi, Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu menyatakan pihaknya sedang menyiapkan skema uji coba bus gratis untuk pelajar, sebagai jawaban atas kekosongan moda transportasi.

“Kami sudah merancang program berbasis skema buy the service. Konsep ini memungkinkan pemerintah menyewa bus dari operator untuk melayani pelajar,” ujarnya.

Pada tahap awal, Dishub berencana menyewa 8 hingga 12 unit bus, yang difokuskan beroperasi di kawasan Samarinda Kota. 

Bus akan melayani pelajar di dua waktu krusial, masing-masing 2,5 jam di pagi hari dan 2,5 jam di siang hari.

Program ini dijadwalkan uji coba pada Oktober atau November 2025 dengan masa percobaan tiga bulan.

Anggaran yang disiapkan mencapai Rp600–900 juta.

“Jika terbukti efektif, kita akan undang kepala sekolah untuk sosialisasi langsung kepada siswa. Nantinya, bus ini juga akan terintegrasi dengan aplikasi khusus agar terpantau tertib dan transparan,” pungkasnya. (pra)