Ketiadaan alokasi anggaran yang memadai serta kurangnya penyebaran informasi kepada masyarakat dinilai dapat menghambat efektivitas penanganan penyakit menular tersebut.

Di sisi lain, ia memastikan bahwa proses pembahasan di internal DPRD berjalan relatif lancar tanpa kendala signifikan. 

Meski begitu, perhatian utama saat ini tertuju pada bagaimana memastikan Raperda tersebut dapat disahkan dan tidak kembali terhenti seperti sebelumnya.

"Sekarang kami lanjutkan lagi. Harapannya bisa segera diterima dan ditetapkan," ujarnya.

Secara keseluruhan, dorongan percepatan pembahasan Raperda ini menunjukkan adanya kesadaran terhadap pentingnya regulasi dalam mengendalikan penyebaran TB dan HIV di Samarinda. 

Keberadaan aturan yang jelas diharapkan mampu memperkuat kebijakan, memastikan ketersediaan anggaran, serta meningkatkan efektivitas program pencegahan dan penanganan di lapangan. (adv/naa)