Titus menyatakan bahwa pihaknya tetap menghormati proses hukum, namun akan terus memperjuangkan hak kliennya sampai ada putusan dari Mahkamah Agung.

Ia juga mengingatkan bahwa jika putusan sela ini dijadikan preseden, akan sangat berbahaya bagi perlindungan hak-hak pekerja profesional seperti dosen maupun guru yang merasakan hal yang sama.

“Ini bukan cuma soal gaji yang belum dibayar. Ini soal keadilan bagi pekerja. Kalau putusan MA terus dijadikan alasan untuk lari dari kewajiban lembaga terhadap karyawannya, terutama di dunia pendidikan, maka perlindungan bagi tenaga kerja seperti dosen bisa makin lemah,” tuturnya.

Disnaker Kaltim Hormati Proses Hukum

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kaltim, Rozani Erawadi, menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan, saat ditanya soal anjuran Disnaker yang dinilai mengabaikan penetapan dari pengawas ketenagakerjaan provinsi.

“Kami menghormati putusan pengadilan industrial. Mari kita tunggu hingga berkekuatan hukum tetap,” ujarnya singkat saat dihubungi melalui pesan WhatsApp di hari yang sama.

(wan)