ARUSBAWAH.CO - Salah satu dosen di Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Kota Samarinda, Sri Evi New Yearsi Pangadongan, menggugat tempatnya bekerja sendiri ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada (15/4/2025) lalu. 

Gugatan itu dilayangkan karena kampus diduga membayar upah di bawah ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) selama sembilan tahun berturut-turut.

Sri Evi mengaku bekerja sejak Agustus 2015 sebagai dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat. 

Pada 2016, ia diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPT Laboratorium, lalu diresmikan sebagai kepala definitif setahun kemudian. 

Selama itu, ia tidak pernah mendapat teguran dan dinilai memiliki dedikasi baik.

Namun, menurut data yang ia ajukan dalam gugatan, upah pokok yang diterimanya jauh dari standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. 

“Mulai dari Rp526 ribu di tahun 2016 hingga hanya Rp2 juta di tahun 2024. Itu semua di bawah UMK Samarinda setiap tahunnya,” jelas Sri Evi dalam berkas gugatan yang diterima redaksi Arusbawah.co pada Jumat (30/5/2025).

Sebagai perbandingan, UMK Samarinda pada 2016 mencapai Rp2,2 juta, dan terus naik hingga Rp3,4 juta pada 2024. 

Hal itu dianggap melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang melarang pemberi kerja membayar di bawah upah minimum.

Sri Evi juga menyampaikan bahwa ia tak pernah menerima slip gaji dari kampus sampai tahun 2023. 

Ketika slip mulai diberikan, sebagian besar pendapatan yang dicantumkan ternyata berasal dari tunjangan tidak tetap, seperti tunjangan jabatan yang otomatis hilang ketika posisi tersebut dicabut.

Pada September 2024, Sri Evi di-nonjob kan dari jabatan Kepala UPT Laboratorium dan dikembalikan ke posisi dosen biasa. 

Alasannya, menurutnya, tidak berdasar dan tidak masuk akal. 

“Saya diberitahu bahwa kampus bosan melihat saya, jadi diganti,” ungkapnya. 

Padahal selama menjabat, ia mengaku tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun kesalahan.