Buyung menegaskan anggaran yang dimiliki Pemkot Samarinda harus benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga.

Apalagi, keuangan pemerintah saat ini sedang terkena badai efisiensi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Pokja 30, kata dia, menyarankan agar pemerintah mengurangi belanja yang dinilai tidak prioritas.

“Kurangi perjalanan dinas yang tidak perlu, kurangi biaya makan minum rapat. Belanja Kota Samarinda itu hampir 50 persen untuk pegawainya,” katanya.

Ia menegaskan, kontestasi kepala daerah berikutnya tidak boleh hanya menjadikan isu keberlanjutan Probebaya sebagai narasi politik utama untuk menarik dukungan pemilih.

“Bukan hanya soal bagi-bagi Rp100 juta ke RT, lalu ‘oke kita akan jadi wali kota’. Yang penting bagaimana warga terlindungi dan kesejahteraannya terjamin,” pungkasnya.

(raf)