ARUSBAWAH.CO -  Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh, tidak hanya soal keberlanjutan, tetapi juga arah kebijakan dan substansinya.

Program unggulan di era Wali Kota Samarinda Andi Harun itu disebut jangan sampai hanya identik dengan pembangunan infrastruktur dan distribusi Rp100 juta per RT, apalagi menjadi komoditas politik menjelang kontestasi.

Pandangan itu disampaikan Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, dalam diskusi publik “Probebaya Tanpa AH, Bisa?” inisiasi media Arusbawah.co yang digelar di Science Learning Center, Fakultas MIPA Universitas Mulawarman, Minggu (15/2/2026).

Diskusi ini menghadirkan Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, Ketua DPC Gerindra Helmi Abdullah, Ketua DPC PDIP Iswandi, Ketua DPD PKS Ismail Latisi, Koordinator Pokja 30 Buyung Marajo, dan Akademisi Kebijakan Publik Saiful Bahtiar, sebagai narasumber.

Probebaya adalah program unggulan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sejak periode pertamanya.

Program ini mengalokasikan anggaran Rp100 juta per RT setiap tahun. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan lingkungan, infrastruktur skala kecil, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat, sebagai upaya pemerataan pembangunan hingga tingkat rukun tetangga.

Menurut Buyung, Probebaya sejatinya bukan sekadar program distribusi anggaran Rp100 juta per RT, melainkan menyangkut bagaimana kebijakan dirumuskan dan bagaimana potensi keuangan daerah dioptimalkan melalui program tersebut.

“Ini soal-soal mengambil kebijakan, bagaimana mengoptimalkan anggaran, bagaimana mengoptimalkan potensi keuangan lewat Probebaya, bagaimana di tingkat bawah pun ikut berpartisipasi, baik pengawasan dan perencanaannya,” ujarnya.

Ia menilai selama ini pelaksanaan program lebih banyak berkutat pada pembangunan infrastruktur atau fisik.