ARUSBAWAH.CO -  Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh, tidak hanya soal keberlanjutan, tetapi juga arah kebijakan dan substansinya.

Program unggulan di era Wali Kota Samarinda Andi Harun itu disebut jangan sampai hanya identik dengan pembangunan infrastruktur dan distribusi Rp100 juta per RT, apalagi menjadi komoditas politik menjelang kontestasi.

Pandangan itu disampaikan Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, dalam diskusi publik “Probebaya Tanpa AH, Bisa?” inisiasi media Arusbawah.co yang digelar di Science Learning Center, Fakultas MIPA Universitas Mulawarman, Minggu (15/2/2026).

Diskusi ini menghadirkan Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, Ketua DPC Gerindra Helmi Abdullah, Ketua DPC PDIP Iswandi, Ketua DPD PKS Ismail Latisi, Koordinator Pokja 30 Buyung Marajo, dan Akademisi Kebijakan Publik Saiful Bahtiar, sebagai narasumber.

Probebaya adalah program unggulan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sejak periode pertamanya.

Program ini mengalokasikan anggaran Rp100 juta per RT setiap tahun. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan lingkungan, infrastruktur skala kecil, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat, sebagai upaya pemerataan pembangunan hingga tingkat rukun tetangga.

Menurut Buyung, Probebaya sejatinya bukan sekadar program distribusi anggaran Rp100 juta per RT, melainkan menyangkut bagaimana kebijakan dirumuskan dan bagaimana potensi keuangan daerah dioptimalkan melalui program tersebut.

“Ini soal-soal mengambil kebijakan, bagaimana mengoptimalkan anggaran, bagaimana mengoptimalkan potensi keuangan lewat Probebaya, bagaimana di tingkat bawah pun ikut berpartisipasi, baik pengawasan dan perencanaannya,” ujarnya.

Ia menilai selama ini pelaksanaan program lebih banyak berkutat pada pembangunan infrastruktur atau fisik.

Padahal, menurutnya, ada isu-isu lain yang belum tersentuh secara maksimal, seperti isu perempuan dan pemberdayaan nonfisik.

“Memang infrastruktur diperlukan, saya sepakat. Tapi ada hal yang lain, soal penyadaran hak dan kewajiban, perlindungan, soal kesehatan. Isu-isu perempuan juga belum tersentuh,” katanya.

Selain substansi program, Buyung juga menyinggung persoalan administrasi yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan Probebaya, terutama terkait laporan keuangan di tingkat RT, mengingat ada 1.975 RT di Samarinda.

Kondisi itu, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan dan pengawasan anggaran.

"Soal administrasi laporan keuangan masih menjadi persoalan dalam penyelenggaraan Probebaya selama ini," kata Buyung.

Ia mengingatkan, calon kepala daerah selanjutnya yang berminat melanjutkan program tersebut pada masa kepemimpinannya, tidak cukup hanya menyatakan “lanjut” sebagai embel-embel politik untuk menarik dukungan warga Kota Tepian, tetapi harus memberikan evaluasi hal-hal yang perlu diperbaiki.

"Ke depan nanti siapapun yang melanjutkan, jangan  mengutip 'Probebaya tahap 2'," jelasnya.

Buyung menilai, ruang partisipasi publik untuk mengawasi jalannya Probebaya selama ini belum benar-benar dibuka. Ia khawatir jika pengawasan dan partisipasi tidak diperkuat, Probebaya berpotensi menjadi temuan atau bahkan disalahartikan warga.

“Jangan sampai Probebaya ini jadi salah tanggapan warga atau jadi temuan. Ini bisa jadi alat atau mesin politik. Memang Probebaya ini program politik juga sebetulnya,” ucapnya.

Buyung menegaskan anggaran yang dimiliki Pemkot Samarinda harus benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga.

Apalagi, keuangan pemerintah saat ini sedang terkena badai efisiensi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Pokja 30, kata dia, menyarankan agar pemerintah mengurangi belanja yang dinilai tidak prioritas.

“Kurangi perjalanan dinas yang tidak perlu, kurangi biaya makan minum rapat. Belanja Kota Samarinda itu hampir 50 persen untuk pegawainya,” katanya.

Ia menegaskan, kontestasi kepala daerah berikutnya tidak boleh hanya menjadikan isu keberlanjutan Probebaya sebagai narasi politik utama untuk menarik dukungan pemilih.

“Bukan hanya soal bagi-bagi Rp100 juta ke RT, lalu ‘oke kita akan jadi wali kota’. Yang penting bagaimana warga terlindungi dan kesejahteraannya terjamin,” pungkasnya.

(raf)